Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENGINGAT pentingnya produksi padi di Indonesia, Dosen dan Peneliti Pangan di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung (ITB) Angga Dwiartama mengatakan bahwa pemerintah perlu membuat kebijakan lebih tangguh mengatasi dinamika cuaca dan perubahan iklim.
"Cara pikir business as usual dalam produksi pangan perlu kita tinggalkan untuk mengantisipasi dampak terburuk krisis iklim dan membangun keberlanjutan pangan," katanya pada Selasa (5/3).
Secara garis besar, lanjut dia, setidaknya ada tiga rekomendasi langkah utama adaptasi perubahan iklim yang dapat diambil oleh pemerintah untuk sektor pertanian padi di Indonesia. Pertama, adalag pembangunan infrastruktur lokal.
Baca juga : IPB Sebut Produksi Pertanian akan Turun 5% Akibat El Nino
"Pemerintah perlu membangun infrastruktur lokal yang sejalan dengan karakteristik sosio-ekologis di masing-masing wilayah. Setiap area di Indonesia memiliki karakteristik sosio-ekologis yang spesifik dan sensitivitas yang berbeda terhadap guncangan cuaca," ujarnya.
Alih-alih melakukan sentralisasi produksi pertanian yang meniadakan peran penyangga dari iklim mikro dan ekosistem lokal (seperti program Food Estate), pemerintah perlu membangun (atau mendukung dibangunnya) infrastruktur yang tangguh iklim di dalam sistem ekologis-sosial daerah.
"Contoh yang nyata adalah dukungan pemerintah terhadap sistem irigasi tradisional Subak di Bali yang menjamin keadilan akses air bagi petani," ungkap Angga.
Baca juga : Kementan Gandeng TNI untuk Optimalkan Lahan Rawa
Kedua, pemerintah harus memberikan peningkatan terhadap akses sumber daya pertanian. Karena mayaroitas petani padi di Indonesia termasuk ke dalam kategori petani gurem dan paruh waktu yang amat rentan terhadap guncangan ekonomi ataupun iklim.
"Karena itu, pembangunan ketahanan pangan juga berarti menurunkan kerentanan petani gurem terhadap perubahan iklim. Pemerintah dapat meningkatkan akses petani gurem terhadap sumber daya pertanian yang mencukupi seperti lahan, sumber daya air, dan sarana produksi pertanian,"
Ketiga, pemerintah perlu mendorong penguatan kapasitas masyarakat pedesaan secara lebih luas melalui praktik baik adaptasi perubahan iklim karena masyarakat pedesaan adalah kunci produksi pangan Indonesia.
"Meskipun demikian, kita perlu menyadari bahwa penghidupan masyarakat desa lebih dari sekedar pertanian. Memahami secara lebih luas berbagai strategi penghidupan pedesaan dan berbagai praktik baik adaptasi perubahan iklim di masyarakat desa dapat mendorong pembangunan yang menguatkan ketangguhan/resiliensi masyarakat terhadap perubahan iklim," pungkasnya. (Fal/Z-7)
Puluhan hektare sawah di Purwakarta terancam gagal panen setelah pasokan air mengering.
Kementan terus mendorong program perluasan Areal Tanam (PAT) Padi
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengeklaim program pompanisasi yang saat ini digencarkan Kementerian Pertanian berhasil meningkatkan produksi padi.
Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional IX akan kembali diadakan, menjadi ajang bergengsi untuk mengeksplorasi dan memamerkan berbagai varietas tanaman pangan unggulan.
Program penanaman padi apung yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di beberapa kabupaten dalam dua tahun terakhir mengalami kegagalan.
GELAGAT pemerintah yang menjadikan perubahan iklim sebagai alasan gagalnya swasembada pangan tak dapat dibenarkan. Semestinya itu memacu upaya pengambil kebijakan berbuat lebih.
Menurut Kementan tidak ada cara lain menghindari krisisi pangan selain mengebut program pompanisasi dan oplah.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, mendesak negara-negara untuk bertindak menanggapi dampak panas ekstrem yang dipicu oleh perubahan iklim.
Suhu baru tertinggi yang tercatat sebesar 17,09 derajat Celcius, sedikit melampaui rekor sebelumnya sebesar 17,08 derajat Celcius yang terjadi pada 6 Juli 2023.
Untuk menghadapi tantangan ini, dibutuhkan generasi muda yang peduli pada lingkungan dan memiliki pengetahuan serta keahlian membangun masa depan berkelanjutan.
Langkah nyata ini juga sebagai bentuk dukungan BMKG untuk memberikan data yang lebih akurat dalam mewujudkan target Net Zero Emission tahun 2060.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved