Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan mengatakan, besaran kenaikan Utang Luar Negeri (ULN) triwulan IV-2023 yang secara total tumbuh 2,7% dan ULN pemerintah yang tumbuh 5,4% masih wajar.
Dia menegaskan, tidak perlu ada yang diwaspadai dari kenaikan ULN itu, walaupun untuk keperluan sosial dan bukan produktif. Meski demikian dia menyebut belum meneliti secara rinci data tepatnya penarikan utang luar negeri Indonesia.
Dari penjabaran data Bank Indonesia dukungan dari ULN untuk Pembiayaan APBN, mencakup antara lain untuk membiayai sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,7% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9%), Jasa Pendidikan (16,6%), Konstruksi (14,1%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,7%).
Baca juga : Pemanfaatan Dana Automatic Adjustment Perlu Dibatasi
"Tapi sependek pengetahuan saya, biasanya untuk utang luar negeri itu biasanya memang sudah ada perencanaan aan peruntukkannya dari awal. Jadi biasanya itu sudah ada program atau proyeknya. Jadi tidak bisa untuk pembiayaan yang sifatnya kebijakan atau program ad-hoc seperti bansos atau subsidi yang akhir-akhir ini dibicarakan," kata Deni, dihubungi Kamis (15/2).
Sebab sekali lagi, ULN pastinya sudah ada perhitungan dan analisanya sewaktu program yang menimbulkan utang itu direncanakan dan dinegosiasikan dengam donor luar negeri.
"Penarikan pinjaman di awal tahun itu biasa saja, karena memang biasanya sudah diatur jadwalnya sebelumnya sesuai program/proyek tersebut dan sesuai APBN yang telah disahkan tahun lalu. Thus, biasa aja ya, nothing to be worry," kata Deni (Z-5)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved