Amnesti Pajak Tingkatkan Kesadaran Masyarakat

SEJAK dijalankan pada pertengahan Juli silam, kebijakan pengampunan pajak menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Polemik terkait kepada siapa sesungguhnya program tersebut ditujukan pun mencuat ke permukaan.

“Kami memang melakukan sosialisasi secara besar bersama perbankan serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan gaungnya sangat luar biasa, bahkan sampai terdengar hingga pembantu rumah tangga, petani kecil, dan buruh,” ujar Direktur Penyluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama, di Jakarta, Sabtu (3/9).

Namun, sayangnya, ungkap Yoga, banyak pesan yang sampai ke masyarakat datang secara tidak utuh. “Kami akui ada pemahaman yang belum baik di luar sana sehingga banyak masyarakat kecil yang berpikir ini juga keharusan bagi mereka,” tuturnya.

Hestu menegaskan kebijakan pengampunan pajak bukanlah keharusan bagi siapapun, bukan bagi pengusaha besar ataupun bagi masyarakat kecil. “Ini adalah hak yang dapat digunakan oleh setiap wajib pajak. Sekali lagi, wajib pajak,” tekan Hestu.

Ia menyebutkan kebijakan teranyar pemerintah itu sama sekali tidak menyasar masyarakat kecil yang memiliki pendapatan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP). “Yang penghasilannya dibawah PTKP tidak perlu panik, tenang-tenang saja,” katanya.

Kendati ada banyak kesalahpahaman yang ditangkap masyarakat, ia mengungkapkan kesadaran akan pajak yang terbangun karena program pengampunan sangat jelas sangat diapresiasi pemerintah. “Inilah yang harus dijaga ke depannya.”

Terkait langkah James Riady dan Sofjan Wanandi yang melakukan pernyataan harta, Hestu sangat menyambut baik langkah tersebut. “Ini jelas dapat menjadi suatu hal yang bisa diikuti para wajib pajak besar lainnya.” (OL-2)