Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
EKONOM senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menuding Presiden Joko Widodo gagal menyejahterakan rakyat. Hal ini terlihat dari besarnya anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup bansos di era pemerintahan Jokowi.
Dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran perlinsos pada 2020 sebesar Rp498 triliun. Kemudian selama tiga tahun hingga 2023 anggaran perlinsos menurun menjadi Rp443,5 triliun pada 2023. Namun, pada 2024 atau di tahun politik jumlah tersebut melonjak menjadi Rp496,8 triliun.
"Jokowi ternyata gagal menyejahterakan rakyat Indonesia, buktinya makin banyak orang yang menerima bansos. Bansos ini meningkat dibandingkan masa covid-19," kata Faisal di Jakarta, Senin (5/2).
Baca juga : Faisal Basri, Menteri Kelautan, Mendagri Respons Isu Anggaran untuk Bansos
Selain itu, Faisal menyebut kegagalan Jokowi juga terlihat dari angka pengangguran yang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pengangguran terbuka di Indonesia tembus terdapat 7,86 juta orang per Agustus 2023.
"Lalu, ada masalah pengangguran, banyak yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pupuk yang berkurang. Gagal itu Jokowi," tudingnya.
Angka kemiskinan di Indonesia juga dikatakan masih tinggi yakni sebesar 9,36% per Maret 2023, atau mencapai 25,9 juta orang. Faisal menyebut berdasarkan data World Population Review, angka harapan hidup masyarakat Indonesia juga di bawah dari negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).
Baca juga : Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Bansos Bantuan Negara, Bukan dari Jokowi
"Angka harapan hidup Indonesia itu ada diperingkat 10 dari 11 negara ASEAN. Kita hanya lebih tinggi dari Myanmar," sebutnya.
Menurut peneliti senior Indef itu, sudah sepantasnya Jokowi dimakzulkan atau diturunkan tahtanya dari kursi presiden karena dianggap tidak bisa menyejahterakan masyarakat Indonesia.
"Kita harus mengantisipasi kerusakan apa lagi yang bisa dilakukan oleh Jokowi sampai Oktober 2024 nanti. Kalau perlu dimakzulkan segera," pungkasnya. (Z-5)
EKONOM Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyoroti kinerja industri manufaktur yang terus menurun.
AHLI dari kubu AMIN, Faisal Basri, menyebut bantuan langsung tunai (BLT) El Nino hanya untuk mendongkrak perolehan suara pasangan capres dan cawapres tertentu.
Hal ini lantaran pemerintah memberikan karpet merah kepada investor asing, utamanya Tiongkok menggarap proyek fasilitas pengolahan hasil tambang (smelter) nikel.
Faisal Basri menuding segala cara dilakukan Presiden Joko Widodo untuk memenuhi kebijakan yang diinginkan, termasuk penyaluran bansos yang menembus hampir Rp500 triliun di 2024.
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku tidak mengetahui isu yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur dari kabinet.
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Indonesia mengecam dibunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, dengan serangan rudal yang ditembakkan drone di kediamannya di Teheran, Iran.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyelenggaraan sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana.
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa transformasi digital khususnya di bidang ekonomi dan keuangan adalah hal yang sangat krusial.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved