Pemerintah Dianggap Kurang Mampu Baca Situasi Industri Manufaktur Dalam Negeri

PEMERINTAH dinilai kurang mampu membaca situasi yang dialami oleh industri manufatktur di dalam negeri. Sebab tidak ada desain kebijakan yang bisa mendorong tiap industri untuk bisa tetap berada dalam skala ekonomi tertentu untuk mencegah keterpurukan usaha.

"Banyak faktor yang mempengaruhi skala ekonomi suatu perusahaan di industri manufaktur dan setiap jenis industri manufaktur akan berbeda untuk mencapai skala ekonomi tertentu, sehingga untuk diperlukan pendekatan yang bervariatif dan bisa mengakomodir segala kebutuhan terutama industri andalan manufaktur di dalam negeri," ujar periset dari Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet saat dihubungi, Senin (22/1).

Hal itu berkaitan dengan penutupan pabrik milik produsen ban PT Hung-A Indonesia bakal menutup pabriknya pada 1 Februari 2024. Setidaknya 1.500 orang karyawan terdampak dari gulung tikarnya pabrik di Cikarang, Jawa Barat itu.

Baca juga: Pasar Industri Kreatif Dipercaya akan Merata ke Seluruh Indonesia

Industri manufaktur di Tanah Air juga tidak seluruhnya dalam kondisi yang baik. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), misalnya, menyebut pada akhir tahun ini ada sejumlah pabrik tekstil dan produk tekstil di Jawa Barar akan gulung tikar.

Yusuf mengatakan, bergugurannya pabrik manufaktur di Indonesia sedianya bisa disebabkan oleh banyak hal. Namun yang paling utama dan memengaruh iala skala ekonomi yang dimiliki oleh tiap perusahaan.

"Apakah sebuah perusahaan itu mampu mencapai skala ekonomi tertentu, sehingga dalam dalam jangka pendek maupun panjang, perusahaan tersebut bisa beroperasi dan menghasilkan keuntungan tertentu," jelasnya.

Baca juga: Generasi Muda Miliki Peluang Raup Keuntungan di Industri Digital

Skala ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk di dalamnya ialah bagaimana pemanfaatan sumber daya, efisiensi produksi, hingga faktor-faktor eksternal di luar perusahaan itu sendiri seperti misalnya keberadaan klaster industri.

"Yang kemudian perlu ditelisik dari sana apakah ada hal-hal yang bisa dipengaruhi oleh pemerintah terhadap sektor usaha tersebut, sehingga kemudian bisa mencapai skala ekonomi tertentu yang menguntungkan mereka," terang Yusuf.

Dalam konteks penutupan pabrik ban milik PT Hung-A Indonesia, misalnya, bisa jadi salah satu sebab karena perusahaan kesulitan mendapatkan bahan baku dari dalam negeri. Itu dipengaruhi oleh semakin sedikitnya pasokan dari perkebunan karet yang menjadi salah satu bahan baku untuk pembuatan bahan-bahan itu sendiri.

Supply yang terbatas dan permintaannya tetap tinggi, maka harga menjadi lebih tinggi dan akhirnya itu mempengaruhi efisiensi perusahaan dalam konteks ini pabrik ban tersebut.

"Skala ekonomi juga menjadi salah satu hal yang bisa dijadikan pertimbangan bagi pemerintah, ketika misalnya ingin menjalankan kebijakan reindustrilisasi dalam jangka panjang di dalam negeri," kata Yusuf.

"Karena skala ekonomi ini nantinya akan menjadi pertimbangan pelaku usaha dan pada suatu titik dia akan membandingkan bagaimana skenario jika mereka menjalankan usaha di Indonesia dan jika dijalankan ke negara lain," sambungnya.

Hal tersebut, lanjutnya, berpotensi membuat Indonesia kehilangan desain kompetitif ketika harus bersaing dengan negara-negara tujuan baru industri manufaktur seperti Vietnam mislanya. Selain itu, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia juga memengaruhi skala ekonomi perusahaan.

"Karena di dalam ICOR itu sendiri memperhitungkan efisiensi investasi di Indonesia, artinya ketika efisiensi investasi itu tidak terjadi, maka investasi menjadi lebih mahal dan seharusnya itu juga akan menjadi faktor disinsentif bagi pelaku usaha dalam menanamkan modal ataupun melakukan ekspansi usaha di dalam negeri," pungkas Yusuf. (Z-10)