Pemerintah Siap Berkolaborasi Kembangkan Fintech

PEMERINTAH akan berkolaborasi dengan institusi lainnya untuk mendorong industri teknologi jasa keuangan (financial technology/fintech) semakin bermanfaat dan menyediakan layanan keuangan yang lebih luas.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan kolaborasi bisa menjadi metode untuk memitigasi risiko sebab ada bagian dari sistem yang sudah berjalan.

"Dengan demikian, bisa mempercepat akses. Harus berkolaborasi," tuturnya dalam acara Indonesia Fintech Festival di ICE BSD, Tangerang Selatan, kemarin.

Hal itu sejalan dengan hasil survei atau penelitian yang dilakukan Asosiasi Fintech Indonesia, bekerja sama dengan Deloitte Consulting, bertajuk Survei Fintech Indonesia 2016 Dalam survei itu, 44% perusahaan fintech menyebutkan kolaborasi merupakan salah satu faktor yang menjadi prioritas mereka dan 51% lainnya menyatakan kolaborasi sebagai 'hal yang sangat penting dilakukan'.

"Supaya tercipta ekosistem fintech yang mendukung di Indonesia," imbuh Sekjen Asosiasi Fintech Indonesia Karaniya Dharmasaputra.

Saat ini, OJK tengah menggodok peraturan terkait dengan fintech yang tengah berkembang pesat. Perumusan peraturan terkait fintech dirumuskan dengan menimbang berbagai aspek agar pertumbuhan fintech tidak menjadi lesu. Peraturan itu ditargetkan meluncur antara November dan Desember 2016.

Untuk meningkatkan pe-netrasi fintech di Indonesia, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) baru-baru ini meluncurkan aplikasi keuangan bernama Jenius, yang dirancang dan dikembangkan untuk membantu masyarakat mengatur kehidupan finansial melalui ponsel pintar berbasis Android ataupun IOS.

"Hubungan yang tidak terpisahkan antara hidup dan keuangan kami sebut sebagai life finance," ujar Direktur Kepatuhan BTPN Anika Faisal.(Arv/E-3)