Lebih dari 5.000 Kapal Tangkap Ikan Bermuatan Besar belum Lapor

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan meski sejak 2015 amnesti atau pengampunan pemilik kapal atas manipulasi dokumen kapal tangkap ikan di atas 30 Gross Tonase (GT), hingga saat ini baru sebanyak 2.500 kapal yang mencatatkan dan mengukur ulang kapal.

"Bersama Kemenhub (Kementerian Perhubungan), minggu depan saya bersama akan ke Jepara (Jawa Tengah) membuka gerai untuk mempercepat perizinan dan pencatatan kapal ikan tangkap di atas 30 GT ini," ujar Susi di Jakarta, Jumat (26/8).

Banyaknya pemilik kapal ikan yang memanipulasi ukuran kapal di bawah atau melakukan 'mark down' kapal menjadi 30 GT serta jumlah kapal yang dimilikinya, antara lain diduga kuat oleh Menteri Susi guna mendapat subsidi BBM dan menghindari beban biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).

Total kapal tangkap ikan Indonesia berukuran di atas 30 GT , kata Susi, sekitar 8.900 kapal. Tujuan amnesti dokumen pemanipulasian ini, agar ke depan bisa menambah PNPB tersebut. Pemberlakuan amnesti terhadap pemilik kapal akan diberlakukan hingga akhir 2016 untuk masa pengukuran ulang kapal.

"Jika kapal dimanipulasi datanya menjadi di bawah 30 GT, maka tidak harus bayar PNPB. Jadi banyak mereka yang memalsukan dokumen baik dari ukuran, sampai mencatatkan hanya 1 kapal, padahal punya 10 kapal berbobot besar," tutup Susi. (OL-5)