Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta PT Pertamina (Persero) mengamankan stok bahan bakar minyak (BBM) jenis bahan bakar tertentu (JBT) atau solar subsidi agar tidak langka di akhir tahun.
Sebelumnya, Pertamina memproyeksikan kuota solar akan over atau jebol hingga akhir tahun. Perusahaan pelat merah itu mengusulkan penambahan kuota solar sebesar 1,3 juta kilo liter (kl), dari kuota awal 16,8 juta kl menjadi 18,1 juta kl.
"Kami minta sama Pertamina jangan sampai kekurangan di lapangan karena memang memasuki akhir tahun harus betul-betul disiapkan (kuota solar)," kata Arifin di Jakarta, Jumat (1/12).
Baca juga: SKK Migas Ungkap Biang Kerok Lifting Migas Gagal Capai Target
Menteri ESDM juga mendorong Pertamina melakukan pengawasan yang ketat untuk meminimalisir penyelewengan distribusi solar subsidi supaya penyaluran tepat sasaran.
"Pertamina juga harus melakukan pengawasan di lapangan supaya yang berhak yang menerima (solar). Jadi, jangan sampai kekurangan suplai," ungkapnya.
Baca juga: Pertamina Beri Sanksi SPBU di Jateng-DIY tidak Patuhi Aturan Penyaluran BBM Bersubsidi
Arifin menjelaskan penyaluran BBM subsidi masih mengacu pada pagu anggaran yang sudah ada. Diketahui Kementerian Keuangan menganggarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp339,6 triliun pada tahun ini
"Untuk solar kan sudah dibahas. Prinsipnya masih pakai pagu yang ada," pungkasnya.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI, Selasa (21/11), Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menjelaskan potensi over kuota BBM subsidi dipengaruhi oleh kebutuhan yang tinggi dari konsumen seiring pertumbuhan ekonomi yang membaik.
"Dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik ini, ada kemungkinan terjadinya over kuota yaitu untuk Solar dan LPG. Walaupun over kuota, serta ada peningkatan dari volume, tetapi dari sisi kebutuhan anggaran sangat aman,” ujar Nicke dalam keterangan resmi.
(Z-9)
Masih banyak nelayan yang terkendala, dalam hal mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Erick menuturkan, masih akan menunggu
Saat ini, terpantau pelayanan solar subsidi di Kabupaten Sikka berjalan normal tidak mengalami kendala maupun antrian yang mengular.
Saat ini regulasi dari pemerintah masih lebih ke arah kendaraan listrik berbasis baterai dengan segala kemudahan yang diberikan.
WACANA pemerintah soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi menuai sorotan. Komisi VII DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang jelas agar tidak menimbulkan keresahan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Dalam upaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, berbagai produk bahan bakar minyak (BBM) ramah lingkungan telah dikembangkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved