Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah akan menyasar tujuh sektor sebagai prioritas belanja negara di 2024. Secara total alokasi belanja di tujuh sektor tersebut mencapai Rp2.259,5 triliun.
"Kami terus mencermati prioritas belanja kami dalam mengumpulkan pendapatan pajak, dan juga pembiayaan. Anggaran tahun 2024 sudah diluncurkan kemarin oleh Presiden dan kami terus dalam hal ini mengatasi masalah yang pada dasarnya penting bagi Indonesia," ujarnya dalam Indonesia-Europe Investment Summit 2023, Kamis (30/11).
Sektor prioritas pertama ialah pendidikan. Alokasi yang disediakan untuk sektor tersebut mencapai Rp665 triliun, atau 20% dari total belanja negara.
Baca juga : Menkeu: Kecepatan Belanja Lebih Lambat dari Penerimaan Negara
Dana itu akan digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, meningkatkan infrastruktur pendukung, dan memperkuat links & matches dengan pasar tenaga kerja.
Sektor kedua, yaitu perlindungan sosial. Dana yang disediakan mencapai Rp496,8 triliun dan beberapa di antaranya digunakan untuk mengeliminasi kemiskinan ekstrem hingga mendorong kenaikan status masyarakat.
Kemudian yang ketiga, yakni, infrastruktur. Alokasi dana yang akan digunakan mencapai Rp423,4 triliun. Pemerintah akan mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung upaya transformasi ekonomi seperti teknologi, informasi dan komunikasi; energi; pangan; hingga konektivitas.
Baca juga : Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp1.572,2 Triliun
Sektor keempat yang menjadi prioritas ialah kesehatan. Alokasi anggaran yang tersedia di sektor tersebut mencapai Rp187,5 triliun. Dana itu akan digunakan untuk mendukung upaya penurunan stunting, meningkatkan akses pelayanan kesehatan, hingga memperkuat jaminan kesehatan nasional.
Kemudian sektor kelima yang akan menjadi prioritas yaitu, Ibu Kota Nusantara (IKN). Dana yang dialokasikan untuk sektor itu mencapai Rp40,6 triliun dan akan digunakan untuk membangun jalan tol, pembangunan area inti pemerintahan, istana kepresidenan, hingga kantor-kantor kementerian.
Sektor keenam yang menjadi prioritas ialah ketahanan pangan. Alokasi dana yang disediakan untuk sektor itu mencapai Rp114,3 triliun. Beberapa penggunaannya, yakni, untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri dan memperkuat cadangan pangan nasional.
Baca juga : Kinerja Baik APBN Masih Terus Berlanjut
Sedangkan sektor terakhir yang menjadi belanjanya dijadikan prioritas ialah hukum dan keamanan. Alokasi dana untuk sektor tersebut mencapai Rp331,9 triliun. Itu akan digunakan untuk pengadaan dan perawatan peralatan militer, mendukung pengamanan Pemilu 2024 dan pembangunan IKN, serta pelaksanaan kegiatan operasional hukum dan keamanan.
"Jadi ini semua adalah bidang yang sangat penting," pungkas Sri Mulyani. (Z-4)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Ketum APPBI Alphonzus Widjaja meminta kepada pemerintah untuk menunda kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari yang sebelumnya 11 persen menjadi 12 persen.
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan adalah bagaimana cara menghemat pengeluaran bulanan, terutama untuk belanja kebutuhan sehari-hari.
Dunia fashion preloved semakin berkembang dengan adanya berbagai acara dan pasar yang mendukung penjualan barang-barang preloved berkualitas.
KETUA Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyayangkan peraturan dari pemerintah yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan impor ilegal.
Selain itu, metode pembayaran yang mudah dilakukan juga turut mendorong konsumen untuk lebih memilih belanja secara daring.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved