Masih Banyak PR untuk Optimalisasi Ekonomi Digital

MENTERI Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkapkan Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah dan tantangan untuk mendapatkan manfaat optimal dari digitalisasi. Tantangan tersebut mencakup jangkauan, penetrasi, hingga lemahnya adopsi digital di lingkup pemerintahan.

"Digitalisasi ini memang paradoks juga. Di satu sisi kita memangkas banyak hal, tapi juga kita perlu adaptasi yang luar biasa," ujarnya dalam Indonesia Digital Summit 2023 bertema Proyeksi Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia 2024-2029, Selasa (28/11).

Terkait literasi, misalnya, adaptasi dan pemahaman terkait digitalisasi bahkan masih cukup rendah di dalam pemerintahan. Dari survei yang dilakukan Kemenkominfo, misalnya, diketahui baru 30% Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu mengadopsi cara kerja digital.

Padahal, kata Budi, pejabat maupun pegawai pemerintahan mestinya menjadi contoh bagi masyarakat. Lemahnya kemampuan adaptasi oleh pegawai negeri menurutnya bakal menjadi tantangan tersendiri untuk mendapatkan manfaat optimal dari digitalisasi.

"Padahal kita paham betul, kalau mau digital economy, mulai dari pemerintah dulu. Ini ada budaya baru, etika baru, yang mesti kita kelola dengan hati-hati," kata dia.

Kecakapan pemerintah dalam memanfaatkan digitalisasi menjadi krusial. Pasalnya, sektor digital mampu mendukung upaya Indonesia untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap). Industrialisasi yang digaungkan mestinya turut diikuti dengan pemanfaatan digitalisasi.

Baca juga:

> Menkominfo Ajak Stasiun Televisi Ciptakan Pemilu Damai

> 400 Ribu Situs Judi Online Ditutup Kemenkominfo

"Karenanya, perlu ada evaluasi sistem pemerintahan dan kebijakan publik yang mendukung iklim inovasi. Sehingga ekonomi digital mampu mereformasi struktur ekonomi dan industrialisasi yang berbasis ekonomi dan inovasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," tutur Budi.

Selain dari sisi regulator, digitalisasi di Tanah Air juga belum optimal lantaran jangkauannya belum merata. Ini menurut Budi banyak disebabkan oleh kondisi geografis Indonesia dan cukup menantang untuk memperluas jangkauan internet.

"Penetrasi internet kita masih 78%, masih ada 22% warga kita terutama yang di pelosok belum bisa terkoneksi atau mengakses internet. Itu pekerjaan rumah kita," kata Budi.

Tak hanya itu, kecepatan rerata internet di Indonesia juga masih cukup lemah, tercatat hanya 23 Mbps. Dari 100 negara yang data kecepatan internetnya dihimpun, Indonesia menduduki peringkat 98. Bahkan di tingkat ASEAN, kecepatan internet Indonesia menduduki peringkat 9.

"Memang kebanyakkan di daerah rural, di urban area sudah jauh lebih oke. Saya sedang menggodok berbagai kebijakan supaya asosiasi pengguna jasa internet mempercepat," ungkap Budi.

Hal-hal tersebut menurutnya menjadi persoalan mendasar di sektor digital dalam negeri. Padahal potensi ekonomi dari sektor tersebut cukup menjanjikan. "Kontribusi sektor ekonomi digital kepada PDB nasional sebesar 5,11% pada 2022, ini menurut data Bappenas dan pada 2023 Indonesia menyumbang 40% dari total transaksi ekonomi digital ASEAN," tambah Budi.

"Proyeksi ekonomi digital di masa depan terus menunjukan tren positif, di mana diproyeksikan berkontirbusi 20,7% pada PDB Indonesia di 2045. Ini masih kecil karena negara maju itu 30% dari PDB. Ini target harus ditingkatkan," pungkasnya. (Z-6)