Tolak Uang Koin Bisa Dipenjara Satu Tahun

KEPALA Bank Indonesia (BI) Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) Naek Tigor Sinaga mengatakan pedagang yang menolak menerima yang logam atau koin dapat diajukan ke pengadilan. Penolakan terhadap uang logam, melanggar Pasal 23 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Pelanggaran terhadap UU ini bisa dipidana dengan kurungan selama satu tahun dan denda Rp200 juta. Pasal 23 ayat 1 menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah NKRI, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah.

"Bisa dibayangkan kalau belanja tidak ada kembalian dalam bentuk uang tapi barang, seperti permen. Hal itu langgar UU, begitu juga ketika kita membeli dengan koin tetapi pedagang tidak terima," kata Sinaga di Kupang, Senin (22/8).

Untuk menekan pengembalian dalam bentuk barang dan penolakan terhadap koin, Bank Indonesia Perwakilan NTT melaksanakan Gerakan Peduli Koin yang berlangsung di Arena pameran pembangunan pada sejak 17 Agustus lalu.

Menurut Tigor Gerakan Peduli Koin bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menukar koin yang selama ini disimpan di rumah. Selain itu sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa penggunaan koin sebagai alat pembayaran yang sah sangat dibutuhkan.

"Dengan gerakan ini, masyarakat sadar bahwa koin menjadi elemen penting dalam sistem pembayaran. Namun selama ini koin diacuhkan karena nilainya kecil," kata Tigor.

Menurut Sinaga, Bank Indonesia mengeluarkan Rp6 triliun uang koin berbagai pecahan, namun yang kembali ke sistem perbankan hanya Rp900 miliar atau sekitar 16 persen.

"Kebanyakan disimpan saja di rumah, mobil, atau celengan. Penukaran koin bisa dilakukan dengan perbankan. Karena itu, kita akan bekerja sama dengan perbankan untuk menukar koin," tegasnya. (OL-2)