Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai Presiden Joko Widodo enggan mengambil risiko besar dengan menerima investasi asing di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Seperti diketahui, Kepala Negara mengerem investasi asing di IKN dengan dalih memberi kesempatan pada pengusaha dalam negeri untuk menggarap mega proyek tersebut.
"Presiden mungkin tidak ingin mengambil risiko dengan mempercepat investasi asing, mengingat ketidakpastian yang melekat pada tahun politik," kata Achmad dalam keterangannya kepada Media Indonesia, Selasa (7/11).
Baca juga : Dampingi Presiden ke IKN, Dirut PLN Siap Penuhi Kebutuhan Listrik dari Energi Bersih
Ia menuturkan para investor asing masih menunggu, mengingat ada tahun politik menjelang pemilu 2024 di Tanah Air. Para pemodal disebut ingin memastikan stabilitas politik dan kebijakan terjaga setelah terpilihnya presiden dan wakil presiden baru, serta para legislatif.
Baca juga : Butuh Investasi, Jokowi akan Dahulukan Investor Dalam Negeri untuk Masuk ke IKN
"Dalam tahun politik, para investor asing cenderung menunggu dan melihat (wait and see) sebelum membuat keputusan besar terkait investasi mereka," jelasnya.
Achmad juga berasumsi alasan lainnya Jokowi mengerem investasi asing ialah adanya kekhawatiran dari presiden lantaran IKN sebagai pusat pemerintahan berkaitan erat dengan konteks keamanan negara.
Dengan memperlambat investasi asing, menurutnya, presiden dapat mencoba untuk mengendalikan proyek-proyek strategis di IKN dengan lebih baik.
"Terutama jika terdapat kekhawatiran terhadap isu-isu keamanan yang terkait dengan kehadiran investor asing," pungkasnya.
Sebelumnya, presiden menegaskan pemerintah memprioritaskan investor nasional dalam berinvestasi di IKN. Ini disampaikan Jokowi saat memimpin peletakan batu pertama atau ground breaking proyek superblok bernama Pakuwon Nusantara di lahan campuran (mixed use land) IKN bersama Otorita IKN dan PT Pakuwon Jati Tbk, melalui entitas anaknya, PT Pakuwon Nusantara Abadi (PNA), pada Rabu (1/11). Area ini berada di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN dengan nilai investasi sebesar Rp5 triliun.
Pakuwon Nusantara merupakan salah satu investor dari rangkaian ground breaking yang dilaksanakan pada 1-2 November 2023, dengan total investasi kali ini sebesar Rp12 triliun.
"Saya sampaikan kepada Kepala Otorita IKN, rem (investasi) untuk yang dari luar. Berikan kesempatan, kalau bisa juga join dengan yang dari dalam sehingga zona-zona yang sudah kita rencanakan nanti semuanya akan terisi,” ucap mantan Wali Kota Surakarta itu dalam keterangan resmi. (Z-8)
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
Istana Garuda IKN dan lapangan serta podium bisa digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustus.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
PEMERINTAH saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Publik harus tahu soal mundurnya Bambang dan Dhony. Sehingga, tidak ada spekulasi yang terlalu jauh.
Luhut memilai kedua pucuk pimpinan OIKN dianggap tak becus menyelesaikan tugas dengan baik, utamanya masalah lahan-lahan di IKN, Kalimantan Timur.
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Jakarta akan jadi pusat komersial dan finansial global pasca pemindahan ibu kota
Dampak sosial kemasyarakatan imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. I
Persoalan lahan hingga pendanaan untuk pembangunan IKN akan segera dibereskan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved