Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JENAMA atau brand menjadi strategi perusahaan untuk memperkenalkan dirinya ke khalayak. Melalui brand, perusahaan juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen yang menggunakannya.
Hal itu ditegaskan Head of Corporate Secretary and Legal PT Kalbe Farma Maria Teresa Fabiola forum Capacity Building untuk Trademark Examiners dari Dirjen HKI, Kantor Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Jakarta, Rabu (1/11).
“Dalam pelaksanaannya, brand menjadi salah satu obyek yang dilindungi hukum, sebagai buah pikiran seseorang ataupun perusahaan melalui hak atas kekayaan intelektual,” ujar Maria.
Baca juga : USTR Rilis Platform Jual Beli Barang Palsu
Dalam forum yang dihelat oleh Masyarakat Anti Pemalsuan Indonesia atau MAPI, turut menghadirkan berbagai macam unsur brand, baik perusahaan swasta dalam dan luar negeri, pihak Dirjen HKI serta praktisi brand.
Dalam kesempatan itu, Maria Teresa Fabiola juga menjelaskan pentingnya perlindungan dan pengembangan brand dalam menciptakan persaingan bisnis yang sehat.
“Agar dapat berpartisipasi aktif dalam kemajuan perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia termasuk perlindungannya khususnya terkait merek dagang sehingga dapat mendukung program pemerintah untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih sehat,” ujar Maria.
Baca juga : Perkuat UMKM, SPJM Dampingi Tiga Mitra
Maria Teresa Fabiola merekomendasikan kepada Kantor Merek Indonesia untuk melakukan implementasi atas hukum perlindungan merek yang telah berlaku.
“Saya menyampaikan usulan sebagai berikut, pertama, Kantor Merek Indonesia dapat memberikan persetujuan untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual dan turunannya terhadap perusahaan yang masih berada dalam grup yang sama. Kedua, Kantor Merek Indonesia dapat mengambil langkah strategis terhadap perlindungan domain yang erat kaitannya dengan merek. Terakhir, Kantor Merek Indonesia dapat berkolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) untuk menerbitkan kebijakan persyaratan penggunaan merek untuk registrasi produk,” tutup Maria. (Z-5)
Baca juga : Direktur Magpie Raih Penghargaan Senior PR Practitioner of The Year 2023
Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan aspek krusial dalam upaya pemerintah mendukung inovasi dan kreativitas industri dalam negeri.
Mebiso merancang Trademark Analyzer yang mengadopsi teknologi artificial intelligence (AI), dengan fitur Dokumen Hasil Analisis (DHA).
Dari 6.680 ribu pendaftar hanya 410 jenama yang lolos tahapan kurasi untuk ikut fase bootcamp.
FIRMA hukum asal Indonesia, Inter Patent Office berhasil menembus The Legal 500 Asia Pacific
USTR kembali merilis daftar platform dan lokasi jual beli barang palsu serta barang yang dilaporkan terlibat atau memfasilitasi pemalsuan merek dagang atau pembajakan hak cipta.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Senin, 29 Juli 2024.
Kemenkumham Dhahana Putra mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memberikan pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai kohabitasi dan perzinaan atau kumpul kebo
KPK minta Kemenkumham mencegah lima orang yang diyakini berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan masyarakat adat Sunda dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan kekayaan intelektual budaya mereka.
Kemenkumham kembali membuka seleksi Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) untuk Tahun Anggaran 2024.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved