Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Sebanyak 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dipastikan hadir pada Musyawarah Nasional Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) VIII di Denpasar, Bali, pada 2-5 November 2023.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HNSI Yussuf Solichien mengungkapkan munas tersebut bakal menjadi ajang pemilihan periode 2023-2028 sekaligus menghasilkan rekomendasi terkait kesejahteraan nelayan yang akan disampaikan kepada pemerintah, DPR RI, serta DPD RI.
"Munas VIII di Denpasar ini merupakan amanat dari AD/ART HNSI dan juga hasil keputusan Rapimnas HNSI di Jakarta bulan lalu. Sebanyak 34 DPD HNSI tingkat provinsi plus 345 DPC HNSI tingkat Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sudah dipastikan hadir. Artinya, inilah munas yang legal dan sah karena sudah melampaui persyaratan yang diatur dalam ketentuan AD/ART HNSI," ucap Yussuf kepada wartawan, Rabu (1/11).
Baca juga: Komunitas Nelayan Pesisir Ajarkan Cara Membuat Pempek di Muara Enim Sumsel
Yusuf menegaskan, pihaknya telah menerima pernyataan komitmen dari seluruh peserta Munas VIII untuk menjaga muruah dan kehormatan HNSI sebagai organisasi nelayan terbesar di Indonesia.
Yussuf menyampaikan bahwa persiapan Munas VIII sudah 100%, termasuk sampai hal-hal kecil seperti pemasangan atribut, bendera, umbul-umbul, spanduk, dan baliho di Kota Denpasar. Ia juga menyebut panitia penyelenggara siap menerima delegasi peserta Munas VIII HNSI dari seluruh pelosok Tanah Air.
Baca juga: Ratusan Pelajar Berlayar Dengan Kapal Pengawas KKP
Adapun Munas VIII HNSI di Bali akan menetapkan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HNSI, menyusun Program Kerja HNSI Periode 2023-2028, memilih dan menetapkan Ketua Umum DPP HNSI 2023-2028, serta merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI.
Menurut Yussuf, Munas VIII ini akan menjadi momentum bagi HNSI untuk terus berkontribusi aktif dalam memperjuangan nasib nelayan serta pembangunan sektor kemaritiman.
"Kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk cermat menyikapi kondisi yang berkembang. HNSI merupakan organisasi masyarakat yang independen, non-partisan, dan non-politik yang akan konsisten dan bertekad untuk tetap menjaga muruah serta kehormatan dalam memperjuangkan nasib nelayan dan berkontribusi aktif dalam pembangunan sektor kemaritiman, kelautan, serta perikanan dan turut berpartisipasi menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara," tandasnya. (RO/Z-11)
PRESIDEN Joko Widodo dijadwalkan membuka Musyawarah Nasional (Munas) 1 Relawan Alap-Alap Jokowi (AAJ) di De Tjolomadoe, Kabupaten Karanganyar
Bamsoet menjelaskan lima tahun lalu dirinya belum mendapat kesempatan masuk bursa calon ketum. Ia memberikan jalan untuk Airlangga Hartarto.
PERSATUAN Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) mengumumkan akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada Agustus mendatang.
Munas merupakan titik fokus demi masa depan dan eksistensi ARUN.
BPP Gapensi Undang Basuki Hadimuljono ke Agenda Munas ke-XV
Pemilihan kali ini diharapkan akan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa organisasi menuju arah yang lebih baik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved