Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
INDONESIA dan Inggris berhasil menyelesaikan modifikasi skedul konsesi Inggris untuk Tariff Rate Quota (TRQ) country specific Indonesia untuk produk singkong (manioc), khususnya setelah keluarnya Inggris dari Uni Eropa (pasca-Brexit). Dengan kesepakatan baru ini, Indonesia dapat melakukan ekspor singkong (HS 0714) ke Inggris dengan tarif 6% dan kuota hingga 660.000 ton/tahun.
Kesepakatan ini disahkan di sela-sela Senior Official Meeting (SOM) World Trade Organization (WTO) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono sebagai perwakilan dari Indonesia dan Direktur Jenderal Sistem Perdagangan Inggris, Joanna Crellin sebagai perwakilan dari Inggris.
“Dengan tarif 6 persen diharapkan produk singkong Indonesia akan semakin kompetitif di pasar Inggris dan mendorong para eksportir untuk memanfaatkan fasilitas TRQ tersebut,” ujar Djatmiko dikutip pada Selasa (31/10).
Baca juga : Ekspor Inggris ke Uni Eropa Anjlok 68 Persen
Menurutnya, kesepakatan Indonesia-Inggris yang merupakan konsekuensi Brexit ini memiliki beberapa peluang sekaligus tantangan.
Pertama, TRQ jenis ini adalah country specific, artinya kuota 660.000 ton/tahun adalah alokasi khusus untuk Indonesia. Kedua, melalui kesepakatan ini, tarif importasi singkong akan menjadi 6 persen (in-quota tariff ad-valorem).
“Hal ini akan jauh menguntungkan eksportir Indonesia. Jika dibandingkan dengan tarif tanpa perjanjian TRQ, Indonesia harus dikenakan tarif regular most favoured nation (MFN) sebesar 7,90 poundsterling per 100 kg,” tambah Djatmiko.
Baca juga : Telkom dan Kemendag Persiapkan Startup Gim Lokal Raih Pasar Global
Berdasarkan data trademap.org, total kebutuhan (domestic demand) Inggris untuk produk singkong rata-rata per tahun dalam 10 tahun terakhir mencapai 4.268 ton. Dari jumlah tersebut, kontribusi Indonesia masih minim dengan rata-rata pangsa pasar (market share) sebesar 1,95 persen dari total impor singkong Inggris.
Data dari trademap.org juga menunjukkan, pada kurun waktu lima tahun terakhir (2018—2022), total realisasi ekspor singkong beku (HS 071410) Indonesia ke dunia sebesar 27 ribu ton atau senilai dengan USD 19,2 juta. Sedangkan ekspor singkong Indonesia ke Inggris masih kecil, yaitu sekitar 80 ton/tahunnya.
Namun demikian, nilai ekspor singkong Indonesia pada periode 2018-2022 tercatat terus meningkat yaitu pada 2022 sebesar USD 316 ribu, meningkat dibandingkan 2021 yang sebesar USD 241 ribu. Pada 2020 sebesar USD 146 ribu, pada 2019 sebesar USD 138 ribu, serta pada 2018 sebesar USD 122 ribu. Sementara itu, jika mengacu pada data Kementerian Pertanian, produksi rata-rata ubi kayu tahun 2017-2021 berkisar 16,1 juta ton/tahun.
Baca juga : Charles III Datangi Prancis, Kunjungan Kenegaraan Pertama Sebagai Raja
Djatmiko menegaskan, TRQ merupakan fasilitas penting untuk mengantisipasi potensi ekspor singkong Indonesia ke Inggris dan Kemendag telah berjuang untuk mendapatkan konsesi ini.
"Untuk itu, petani Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi ubi kayu. Selain itu, pelaku usaha/eksportir diharapkan dapat lebih giat menggunakan fasilitas TRQ dengan tarif 6%. Semoga hasil perundingan dapat memacu semangat produktivitas dan daya saing singkong nasional menjadi komoditas ekspor pertanian Indonesia di pasar Inggris," pungkasnya. (Z-4)
Baca juga : Imbal Dagang B-to-B ke Mesir Sukses, 25 Ton Kopi Ditukar dengan 50 Ton Kurma
Ekspor singkong dan produk turunannya meningkat tiga kali lipat. Ini terjadi kala harga gandum internasional melonjak akibat konflik Ukraina-Rusia.
SEBAGAI upaya melindungi industri dalam negeri dari banjirnya produk impor ilegal, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan akan membentuk satuan tugas (satgas) impor ilegal
Kementerian Perdagangan mengeklaim harga dan ketersediaan stok sejumlah bahan kebutuhan pokok dalam kondisi aman.
PEMERINTAH diminta fokus menyelesaikan permasalahan utama yang menjadi penyebab PHK dan penutupan pabrik.
KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) akan membentuk satuan tugas (satgas) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk menghadang banjirnya produk impor ilegal.
PMK BMAD akan mendongkrak kembali tingkat utilisasi produksi. Di semester satu tahun ini tingkat utilisasi produksi jatuh ke 63% dibandingkan dengan tahun lalu di 69% dan pada 2022 di 75%.
Kadin menilai rencana pengenaan bea masuk impor barang-barang dari Tiongkok hingga 200% akan menyulitkan pengusaha dalam mendapatkan bahan baku dan penolong.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved