Gabungan Serikat Pekerja Lakukan Deklarasi dan Ungkap 10 Masalah Perburuhan 

DALAM menghadapi Pilpres 2024 ini, berbagai konfederasi dan federasi pekerja di tingkat nasional yang terus berjuang mencabut UU Cipta Kerja akhirnya resmi melakukan deklarasi Bogor, Poros Buruh Untuk Perubahan, di Bogor, Jumat malam (14/10). 

Hadir para pimpinan buruh nasional dari berbagai konfederasi dan federasi yang membidani deklarasi ini antara lain Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Djoko Heriyono, Ketua Umum SBSI’92 Sunarti, Ketua Umum FSP Pertanian dan Perkebunan (PP) SPSI Achmad Mundji, Ketua Umum FSP Logam Elektronik dan Mesin (LEM) SPSI Arif Minardi.

Selain itu, ada juga Ketua Umum FSP Kimia Energi dan Pertambangan (KEP) SPSI Dedi Sudarajat, Ketua Umum KSPSI  Jumhur Hidayat dan Ketua Umum KSPN  Andi Baso Rukman serta beberapa tokoh buruh lainnya seperti Anna Sumarna dan Syamsul Bahri masing-masing dari  FSP Transport Indonesia (TI) SPSI Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Baca juga: Koalisi Serikat Buruh Minta MK Konsisten Soal UU Omnibus Law Ciptaker Inkonstitusional

Adapun Deklarasi Bogor atau Deklarasi Poros Buruh Untuk Perubahan yang dibacakan Djoko Heryono. 

“Kami  Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja –Serikat Buruh tingkat Nasional, dengan ini mendeklarasikan Poros Buruh Untuk Perubahan sebagai langkah perjuangan politik kaum buruh Indonesia untuk memenangkan Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar (AMIN) sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024 – 2029. Ihktiar perjuangan politik ini kami abdikan untuk membebaskan Indonesia dari belenggu kebijakan yang menindas kaum buruh dan yang menghambat pembangunan Industrialisasi Nasional,” kata Djoko. 

Sebelum deklarasi, para eksponen buruh itu juga telah mendata berbagai gangguan bagi berkembangnya industri dan rendahnya kesejahteraan buruh yang kemudian dinyatakan sebagai 10 Setan Industri.

Baca juga: Aliansi Sejuta Buruh Terus Berjuang Sampai UU Cipta Kerja Dicabut

Sepuluh permasalahan pekerja dan industri yaitu : 1. Upah Murah, 2. Hilangnya kepastian kerja (Kerja Kontrak, Outsourcing dan Pemagangan, 3. PHK semakin dipermudah, 4. Potongan uang pesangon besar-besaran, 5. Serbuan Tenaga Kerja Asing China (RRC), 6. Jaminan Sosial terbatas dan diskriminatif, 7. Pungutan Liar dan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), 8. Bunga Bank tinggi bagai rentenir, 9. Penyelenggaraan pekerja migran yang memeras dan 10. Impor produk industri yang ugal-ugalan.

“Nah, kesepuluh setan industri itulah yang harus dibabat habis bila Indonesia ingin serius membangun industrialisasi nasional yang tangguh sekaligus menjamin kesejahteraan yang layak bagi kaum buruhnya,” tegas Jumhur.

Baca juga: Aliansi Sejuta Buruh Terus Berjuang Sampai UU Cipta Kerja Dicabut

Selanjutnya Jumhur mengatakan bahwa deklarasi ini adalah sebagai tindak lanjut dari harapan para anggota yang ingin berjuang memenangkan AMIN (Anies-Muhaimin) dalam Pilpres 2024.

"Karena pasangan inilah yang jelas menyatakan ingin melakukan perubahan. Sementara itu calon lainnya jelas akan membebek dan melanjutkan kebijakan Joko Widodo yang telah menghancurkan harapan kaum buruh untuk hidup sejehtera," jelasnya.

“Bahkan, tingginya animo kaum buruh Indonesia pada perubahan, meyakini bahwa AMIN akan menang satu putaran sehingga hanya kecuranganlah yang bisa mengalahkan pasangan AMIN,” pungkas Jumhur. (RO/S-4)