71 Pemda Terkoneksi Smart City Telkom

PT Telkom Indonesia Tbk (Persero) berkomitmen ikut memajukan perekonomian nasional dengan menyediakan program Smart City Nusantara bagi 71 pemerintah daerah.

"Penerapan Smart City Nusantara diharapkan dapat membantu percepatan kemajuan daerah serta terciptanya pembangunan provinsi-kota-kabupaten yang berkelanjutan dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan," kata Direktur Enterprise & Business Services Telkom, Muhammad Awaluddin di Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/8).

Awaluddin memberikan penghargaan Smart City Nusantara kepada tiga pemerintah daerah, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bogor, dan Pemerintah Kabupaten Kediri dari 71 pemda yang memanfaatkan Smart City Nusantara.

Penghargaan juga diberikan kepada 68 provinsi/kota/kabupaten lainnya dalam rangka menyambut HUT ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Penghargaan Smart City Nusantara merupakan bentuk apresiasi dari Telkom Indoesia atas inisiatif pemerintah daerah dalam mengimplmentasikan Smart City," ujarnya.

Dalam program ini Telkom menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (ICT) kepada masyarakat di area publik pemerintahan daerah setempat, seperti internet akses berbasis Wifi layanan Social Media Analytic, layanan Pustaka Digital, dan layanan Qbaca.

Penerapan konsep Smart City dimaksudkan agar pemerintah mampu memberikan pelayanan berkelanjutan, efektif serta dapat meningkatkan kenyaman dan keamanan kehidupan masyarakat dan mengutamakan kearifan lokal.

Sebagai upaya Telkom turut serta meningkatkan kinerja pemda, lanjut Awaluddin, penerapan Smart City Nusantara juga diharapkan dapat membantu percepatan kemajuan daerah serta terciptanya pembangunan provinsi/kota/kabuaten yang berkelanjutan dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Menurut Awaluddin, saat ini kita masih menghadapi kondisi kesenjangan digital dan teknologi informasi.

Sebab, jika berbicara mengenai smart city, lanjut dia, hal itu tidak akan bermanfaat jika tidak didukung masyarakatnya yang juga cerdas (smart people).

"Kalau dulu kita menggalakkan pemberantasan buta huruf. Sekarang yang perlu dikurangi buta digital," katanya.

Adapun kriteria penilaian atau pemilihan, baik untuk tingkat kota, kabupaten dan provinsi sama.

Ada empat hal yakni connectivity atau bagaimana kesiapan pemkot dan pemkab, konsep community, konsep kolaborasi,dan kesiapan konten.

"Jadi harus didorong konsep kolaborasi pemerintah dengan masyarakatnya. Kami sudah mulai sejak awal 2016. Tidak hanya infrastrukturnya, kami juga bangun proses bisnis dan sosialisasi agar bisa dimanfaatkan untuk user," ungkap Awaluddin.

Gerak cepat

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugi-arto dalam sambutannya mengatakan, kondisi atau perkembangan masyarakat, khususnya di Kota Bogor sangat pesat. Kondisi itu menuntut pemkot harus bergerak cepat agar tidak terjadi ketidakseimbangan .

"Jadi perlu untuk melakukan akselerasi. Salah satunya dengan smart city. Bicara smart city, mulainya harus dari rumahnya, dari community center."

(Ant/E-3)