Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPEMILIKAN rumah masih menjadi momok bagi sebagian besar kalangan masyarakat pekerja, utamanya karena harga rumah yang semakin melonjak tinggi.
Dalam merespons fenomena ini, BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) memberikan kemudahan bagi pesertanya untuk membeli dan merenovasi rumah melalui program Manfaat Layanan Tambahan (MLT).
Hal ini didukung pula oleh terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenaker No 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis MLT Dalam Program Jaminan Hari Tua.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Ajak Para Karyawan Miliki Rumah Melalui Program MLT
Untuk memperluas penyebaran informasi terkait program MLT, BPJS Ketenagakerjaan Plaza BPJamsostek berkolaborasi dengan Bank BTN menyelenggarakan sosialisasi program Manfaat Layanan Tambahan yang dihadiri oleh seratus perwakilan perusahaan peserta BPJamsostek.
Dalam sosialisasi yang dilaksanakan secara daring tersebut, baru-baru ini, Bank BTN yang diwakili oleh Adam Jordan selaku Consumer Loan Sales menjelaskan bahwa terdapat empat manfaat yang bisa didapatkan peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui program MLT.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Gencar Sosialisasikan Program MLT
Pertama, Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) sebesar maksimal Rp 150 juta, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar maksimal Rp 500 juta, Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) sebesar maksimal Rp 200 juta, serta Kredit Konstruksi sebesar maksimal 80 persen dari rencana anggaran biaya (RAB) bagi developer.
Program MLT Beri Suku Bunga Lebih Rendah
“BPJamsostek melalui program MLT juga memberikan suku bunga lebih rendah dari suku bunga komersil dan tenor pinjaman mencapai 30 tahun," ujar Suhuri, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Plaza BPJamsostek dalam keterangan pers, Kamis (14/9)/
"Namun, jika selama satu tahun peserta belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan kembali, maka akan kembali ke suku bunga komersil di bank penyalur.” jelas Suhuri.
Baca juga: Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kini makin Mudah Miliki Rumah
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa salah satu manfaat nyata dari perubahan regulasi ini adalah memungkinkan peserta untuk melakukan take over melalui bank yang bekerjasama dengan BPJamsostek.
Sebelumnya, KPR-MLT bagi peserta hanya berlaku untuk pengajuan atas rumah pertama dari pemohon. Dengan adanya program take over KPR ini, diperkirakan manfaat MLT akan dirasakan oleh peserta dengan cakupan yang lebih luas lagi.
Agar dapat memenuhi kualifikasi untuk mengajukan kredit dan pinjaman di program MLT, pekerja harus sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan aktif membayar iuran selama 1 tahun serta mengikuti minimal 3 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).
Peserta dapat mengajukan melalui aplikasi JMO atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat. (RO/S-4)
Baru 22,87% atau 149.917 tenaga kerja dari 655.508 penduduk tenaga kerja di Klaten yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek.
Pemkab Badung berkomitmen mengurangi angka pengangguran terbuka dan menekan kemiskinan ekstrim melalui sebuah inovasi yang diberi nama Ucok, Universal Coverage Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mangga Dua berhasil merealisasikan klaim JKK mencapai Rp10,2 miliar pada 2023. Angka ini naik 231% dibandingkan dengan realisasi klaim pada 2022.
Di balik suksesnya perhelatan pesta demokrasi tersebut, terselip cerita duka ada sejumlah petugas yang gugur ketika tengah melaksanakan tugas.
Kini semakin banyak masyarakat pekerja di DKI Jakarta yang terlindangi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Sejauh ini, skema penerima bantuan iuran (PBI) baru tersedia untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi Maluku menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024 kemiskinan nasional sebesar 9,03% atau menjadi 25,22 juta orang.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily tidak sepakat dengan narasi pemahaman anggaran bantuan sosial (bansos) mencapai Rp496 triliun. Sebab, dana itu dialokasikan
Dorong penerapan governansi yang baik bagi organisasi nirlaba di Indonesia, KNKG menerbitkan Pedoman Umum Governansi – Organisasi Nirlaba Indonesia (PUG-ONI).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved