Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KAWASAN ASEAN dianugerahi luas lautan melimpah dengan segudang potensi ekonomi di dalamnya. Itu merupakan peluang yang mesti ditangkap dan dimanfaatkan agar mimpi kawasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia bisa terwujud.
Demikian disampaikan Direktur Perdagangan Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Laksmi Kusumawati dalam taklimat media Pertemuan ASEAN Economic Community Council (AECC) ke-23, Jakarta, Sabtu (2/9).
Dia mengatakan, sekitar 66% kawasan ASEAN merupakan lautan dan berkontribusi hingga 15% dari sektor perikanan dunia. Itu setidaknya melibatkan sekitar 625 juta pekerja di sektor kelautan dan perikanan kawasan.
Baca juga : 16 PED ASEAN 2023 Ditargetkan Tuntas Seluruhnya di Akhir Tahun
Pemanfaatan yang dilakukan saat ini, kata Laksmi, belum cukup optimal sehingga manfaat ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan urung maksimal. Padahal sektor tersebut dinilai mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang cukup kuat bagi ASEAN.
"Itu merupakan potensi yang belum dioptimalkan oleh kawasan ASEAN. oleh karena itu dalam PED (Priority Economic Deliverable) salah satu yang ada adalah bagaimana kita mengembangkan ASEAN Blue Economy Framework. Ini adalah langkah konkret dari ASEAN Leader’s Declaration 2021 di Brunei Darusalam," ujarnya.
Baca juga : Empat Filosofi Wajah Baru TMII Sambut Spouse Program KTT ke-43 ASEAN
Kerangka kerja ekonomi biru ASEAN itu meliputi pada cara-cara pemanfaatan potensi wilayah perairan laut dengan menciptakan nilai. Itu perlu dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan. Hal tersebut juga sejalan yang ada di dalam ASEAN Outlook on Indo-Pasific (AOIP).
Dengan adanya kerangka kerja itu, sambung Laksmi, akan menimbulkan aksi bersama negara-negara ASEAN untuk mengoptimalisasi potensi ekonomi biru. Kerangka tersebut juga dapat menjadi model ekonomi berkelanjutan kawasan, hingga mendukung sentralisasi ASEAN.
Karenanya komitmen yang kuat dan implementasi menyeluruh dari kerangka kerja tersebut perlu dipastikan keberlangsungannya.
"Diharapkan ini tidak berhenti pada keketuaan Indonesia, keketuaan selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan apa yang sudah dicapai. Karena ASEAN ini perlu untuk meng-utilize economic potential yang dimiliki dan perlu menemukan new source of growth," pungkas Laksmi. (Z-5)
Pada sesi talkshow ini, dibahas mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya DBD di Indonesia bahwa kasus DBD masih menjadi masalah kesehatan yang serius.
Pameran GIIAS 2024 bisa menjadi kesempatan untuk menampilkan aneka solusi pengisian daya mobil listrik mutakhir dan berinteraksi dengan para pelaku industri dan konsumen
KEPALA Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell dalam pertemuan dengan diplomat ASEAN di Laos pada Jumat (26/7) membela kebijakan Brussels terkait krisis Gaza.
Keberadaan mangrove krusial secara nilainya baik ekologi, sosial maupun ekonomi. Namun demikian tantangannya juga cukup besar.
Indonesia punya strategic action plan dari tahun 2025 sampai dengan 2030. Dalam hal ini ini Indonesia bisa menjadi lead untuk mangrove.
KLHK merumuskan berbagai standar sebagai guidance dalam pengelolaan hutan dan hasil hutan, misalnya dalam pemanenan, pengelolaan produk hingga pengelolaan lingkungan.
Para pengurus HAPPI yang baru saja dilantik diharapkan berperan dan ambil bagian dalam kebijakan pembangunan kelautan dan kemaritiman Indonesia.
Pertanian pesisir dan potensi kepariwisataan penting juga untuk dibuatkan format kerja sama blue economy.
Hakeng menyebut latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK, diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dengan kunjungan kapal ini memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan kajian dan pemetaan laut dengan lebih efisien.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti upaya pengembangan budidaya perikanan nasional. Ia berharap langkah itu bisa mendorong sektor perikanan.
Pendekatan melalui cara diplomasi dinilai efektif dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved