Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Eksekutif Center for Research on Ethics Economy and Democracy (CREED) Yoseph Billie Dosiwada mengapresiasi keberhasilan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menarik investor dalam negeri (lokal) untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Yoseph, masuknya investor lokal sebagai buah dari kerja keras Menteri Bahlil dalam meyakinkan dunia usaha untuk menanamkan investasinya di Nusantara.
Selain itu, hal tersebut dinilai sebagai sebuah indikator bahwa kebijakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuj memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan ini mendapat dukungan dan kepercayaan publik secara luas.
Dalam pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi, Yoseph mengatakan mayoritas merasa puas karena akan menopang mobilitas dan aktivitas masyarakat tidak hanya di Pulau Jawa, melainkan merata ke seluruh Indonesia.
“Publik mendukung dengan pemindahan Ibu kota. Artinya masyarakat menyerahkan kepercayaan penuh kepada pemerintah dalam membangun IKN yang selama ini masyarakat puas dengan pembangunan berbagai infrastruktur sebelumnya atau yang masih berjalan,” kata Yoseph kepada wartawan, Sabtu (2/9).
Yoseph pun meyakini kehadiran investor lokal untuk berinvestasi di IKN makin menambah kepercayaan publik jika pemerintah begitu serius membangun IKN.
Namun, pemerintah harus transparan agar tidak terjadi praktik korupsi di proyek pembangunan IKN ini.
“Kami menilai dengan hadirnya investor lokal akan memberikan keyakinan publik kalau pengusaha anak negeri bersama ikut membangun IKN. Yang menjadi catatan penting proyek IKN ini jangan terjadi praktik korupsi harus transparan dan akuntabel untuk membangun kepercayaan publik,” ujarnya.
Yoseph kemudian mengatakan celah korupsi bisa saja terjadi saat pembangunan infrastruktur dasar karena dalam hal ini dibiayai oleh APBN. Jika hal itu terjadi bukan hanya investor lokal yang akan kecewa, investor asing yang ingin turut berinvestasi juga akan mengurungkan niatnya.
“Jangan yang bersumber pendanaan dari APBN terjadi permainan spesifikasi proyek, ini akan mengecewakan bukan hanya publik tetapi investor lokal dan asing,” sambungnya.
Yoseph mengakui, keberhasilan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menggaet investor lokal sangat membantu pemerintah dalam pendanaan. Apalagi, target pemerintah adalah tahun depan sudah dilakukan upacara 17 Agustus di Ibu kota baru.
“Jadi hadirnya pengusaha lokal harus ditanggapi positif dengan harapan dapat mempercepat pembangunan IKN,” paparnya.
Lebih lanjut Yoseph menjelaskan pendanaan dari investor lokal itu diharapkan mampu melengkapi proses pembangunan IKN berjalan dengan lancar sesuai target.
“Jelas intinya pembiayaan IKN tunggal dari APBN tidak bisa, perlu adanya investor lokal sebagai bentuk gotong royong,” urainya.
Dijelaskan Yoseph, kehadiran investor lokal untuk berinvestasi di IKN ini menjadi daya tarik bagi investor asing. Apalagi kehadiran investor lokal ini untuk membangun infrastruktur dasar, seperti jalan, rumah sakit, sekolah hingga mall.
“Begini pembangunan apapun terlepas IKN atau bukan, dan mega proyek di berbagai negara tidak dapat terlepas dari investor asing. Jadi Ini soal trust dengan aturan main yang jelas bagi para investor harus equal dan baik investasi lokal dan asing,” ucapnya.
Yoseph menerangkan, pemindahan ibu kota di berbagai negara juga ada keterlibatan investasi asing, asalkan anggaran yang digunakan terbuka dan dapat saling menguntungkan kedua belah pihak.
“Pemindahan ibu kota bukan proses waktu yang pendek, pengalaman berbagai negara bisa panjang lebih dari 10 tahun atau gagal. Namun pembangunan IKN ini harus dilihat manfaat secara luas. Maka kalau keikutsertaan investasi lokal tidak masalah, tentu para pengusaha akan menghitung dari investasi yang dikeluarkan dan pengembalian modal agar mutualisme sama-sama menguntungkan,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini, telah ada konsorsium investor yang siap menanamkan modalnya di IKN.
Bahlil menyebut nama baru yang akan masuk dalam konsorsium investor IKN dari kalangan konglomerat, yaitu pendiri Sinar Mas Group Franky Oesman Widjaja dan Anthony Salim bos Salim Group.
“Yang sudah masuk itu Pak Aguan, Pak Anthony Salim, kemudian Pak Franky Widjaja. Mereka sudah punya konsorsium," ujar Bahlil.
Bahlil memastikan konsorsium tersebut akan melaksanakan groundbreaking proyek di IKN pada September 2023.
"Bisa dong (direalisasikan September), bisa. Dikit lagi kok, dikit lagi," kata Bahlil.
Pasalnya, pada tahap pertama ini pemerintah memprioritaskan investor dalam negeri untuk membangun sejumlah fasilitas umum seperti hotel, taman, gedung, sekolah, rumah sakit, hingga mall.
Kendati demikian, pemerintah tetap membuka peluang bagi investor asing untuk ikut membangun IKN. Bahlil menyebut, saat ini investor asing juga banyak yang siap menanamkan modalnya di IKN.
"Kita ingin investornya itu kalau bisa dari dalam negeri kita prioritaskan, luar negerinya juga sudah banyak. Tapi tahap pertama kita prioritaskan dalam negeri dulu," tutupnya. (RO/Z-1)
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
TKN pastikan upacara 17 Agustus akan berjalan lancar di IKN
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Presiden mengaku tidak bisa tidur nyenyak saat pertama bermalam di Istana Garuda, IKN Nusantara.
PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur digenjot sekuat tenaga agar cepat kelar. Perpres No 75/2024 merupakan landasan hukumnya.
Jaringan pemilihan air bersih di dalam gedung juga sudah siap, namun masih menunggu pasokan air bersih dari penyedia jasa lain yang jaringannya belum siap.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Danis Sumadilaga memastikan pembangunan dan distribusi air bersih sudah bisa tersedia pekan ini.
PEMERINTAH saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Dampak sosial kemasyarakatan imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. I
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved