Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEINGINAN Presiden Joko Widodo untuk menghadirkan ekosistem kendaraan listrik di 2027 mendatang, nampaknya masih jauh dari arang.
Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moergiarso menjelaskan pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia membutuhkan waktu yang panjang dengan tiga tahapan.
Saat ini, Indonesia baru memasuki tahap I yakni proses hilirisasi mineral mentah. Sementara dari data yang dipaparkan Susiwijono, target produksi mobil dan motor listrik dari dalam negeri baru tercipta di 2030 atau berada di tahap III.
Baca juga : Pemerintah Akui Insentif Kendaraan Listrik Salah Sasaran
"Untuk membangun ekosistem kendaraan listrik sebenarnya ini masih panjang. Kita baru bisa berhasil di success story di tahap I dalam hilirisasi mineral," ujarnya dalam diskusi Future Forum Membangun Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik, Jakarta, Selasa (29/8).
Ia menerangkan untuk di tahap I, Smelter Manyar miliki PT Freeport Indonesia di Kawasan Java Integrated Industrial Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur, dengan luas total sekitar 100 hektare, akan mengolah konsentrate tembaga sebesar 1,7 juta ton per tahun. Proyek smelter itu akan beroperasi di pertengahan 2024.
Baca juga : Kendaraan Listrik jadi Masa Depan Transportasi Ramah Lingkungan
"Kalau itu berhasil di tahun depan, maka kita sukses di tahap I untuk menghasilkan hilirisasi produk mineral. Lalu, mulai masuk ke tahap II yakni hilirisasi industri manufaktur," ucap Sesmenko.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC) Toto Nugroho mendukung pengembangan baterai kendaraan listrik di Tanah Air secara end to end atau dari hulu ke hilir. IBC merupakan konsorsium yang terdiri atas empat BUMN, yakni Mind ID, PT Pertamina, PT PLN, dan PT Antam.
"Tugas IBC ialah melakukan pengembangan terintegrasi dari hulu ke hilir. Selain itu, kami juga harus mengembangkan sisi suplai dan demand baterai kendaraan listrik," jelasnya.
IBC telah bekerja sama dengan perusahaan asal Korea, LG Energy Solution dan Hyundai Group untuk mendirikan pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat. Proyek itu ditargetkan beroperasi di tahun depan dengan kapasitas produksi sebesar 10 giga watt hour (GwH) dan menghasilkan 150.000 unit baterai kendaraan listrik.
Toto mengakui pihaknya amat membutuhkan bantuan dari asing karena belum memiliki teknologi tinggi dalam mendukung ekosistem baterai kendaraan listrik di dalam negeri.
"Yang kita kembangkan kan baterai kendaraan listrik dari hulu ke hilir, itu kenapa kita membutuhkan partnership karena mereka punya teknologi," pungkasnya. (Z-5)
Saat ini regulasi dari pemerintah masih lebih ke arah kendaraan listrik berbasis baterai dengan segala kemudahan yang diberikan.
Pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon, melalui beragam cara. Salah satu opsi yang diyakini paling berpengaruh, yakni memperkuat ekosistem kendaraan listrik.
Suzuki sedang mengembangkan beragam solusi karbon netral yang unik untuk industri otomotif global.
Penandatanganan kerja sama adalah bagian dari rencana kerjasama untuk penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik di Indonesia.
Sektor otomotif yang terkait kendaraan listrik (EV) mendominasi penjualan sekitar 70 persen dari keseluruhan transaksi lahan pada semester pertama tahun 2024.
Infrastruktur yang memadai sangat krusial untuk kendaraan listrik karena mendukung adopsi dan operasionalnya secara efektif.
BPP HIPMI Banom Womenpreneur menggelar konferensi pertamanya yang berfokus pada hilirisasi industri sebagai langkah menuju Indonesia Emas
DIREKTUR Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan setidaknya terdapat empat permasalahan utama yang menimbulkan anomali hilirisasi di Indonesia.
Proses hilirasi harus dilakukan secara hati-hati. Belajar dari hilirisasi nikel, beberapa pelajaran patut dipetik agar letak kelemahan hilirisasi selama ini bisa diperbaiki.
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah berikutnya untuk mengevaluasi program hilirisasi tambang yang dijalankan selama pemerintahan Joko Widodo.
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah saat ini dinilai terlalu eksklusif dan minim melibatkan masyarakat lokal. Itu termasuk dalam pelibatan rantai pasok,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved