Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIAT Just Energy Transition Partnership (JETP) secara resmi menyerahkan draft dokumen rencana investasi atau comprehensive investment and policy plan (CIPP) kepada pemerintah Indonesia dan mitranya pada, Rabu (16/8). JETP merupakan program kemitraan Indonesia dengan negara maju yang telah diluncurkan pada rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November 2022.
Nilai pendanaan tersebut mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp300 triliun. Dokumen CIPP memuat peta jalan teknis dari program kemitraan tersebut. Seperti soal pengurangan emisi di sektor ketenagalistrikan, kerangka kerja untuk menjamin transisi yang berkeadilan, skema pendanaan untuk memanfaatkan pendanaan publik dan lainnya.
"Kami menyambut penyerahan dokumen CIPP pada Pemerintah Indonesia. Kami memahami ini sebagai upaya dunia untuk mendukung Indonesia mengatasi tantangan yang kompleks," ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin dalam keterangan resmi, Rabu, (16/8).
Baca juga: Indonesia akan Miliki Daya Tawar Tinggi jika Jadi Anggota OECD
Selanjutnya pemerintah Indonesia akan memberikan masukan dan meriviu terhadap dokumen CIPP. Rachmat memastikan isi dokumen ini akan selaras dengan program prioritas Indonesia dalam transisi energi.
"Dan juga sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam joint statement beberapa waktu lalu," ucapnya.
Baca juga: Daerah Perlu Dilibatkan dalam Program Just Energy Transition Partnership
Empat Kelompok Kerja
Kepala Sekretariat JETP, Edo Mahendra, menjelaskan terdapat empat kelompok kerja yang menyusun CIPP. Kelompok Kerja Teknis dipimpin oleh International Energy Agency (IEA), kemudian Kelompok Kerja Pendanaan dipimpin oleh Asian Development Bank, lalu Kelompok Kerja Kebijakan digawangi Bank Dunia serta Kelompok Kerja Transisi Berkeadilan yang dipimpin oleh United Nations Development Programme (UNDP).
Para anggota kelompok kerja terdiri dari organisasi internasional dan nasional, termasuk mitra pembangunan, think tank dan organisasi masyarakat sipil. Mereka semua yang terlibat, ungkap Edo, terlibat dalam proses pembahasan, pembuatan modelling dan menganalisa CIPP.
"Draf ini merupakan hasil dari proses yang inklusif melibatkan banyak pemangku kepentingan. Proses ini berlangsung selama lebih dari seratus hari," tutupnya.
Duta Besar Jepang Kenji Kanasugi mengatakan Kemitraan JETP akan mendorong pembangunan ekonomi dan energi bersih Indonesia. "Ini nantinya akan mendukung terwujudnya perekonomian dunia yang lebih makmur, inklusif dan berkelanjutan," imbuhnya.
(Z-9)
MENTERI ESDM Arifin Tasrif dikabarkan akan lengser dari kursi jabatannya. Arifin akan digantikan Bahlil Lahadalia yang merupakan Menteri Investasi/ Kepala BKPM.
Bareskrim mengagendakan pemanggilan 6 saksi kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan proyek PJUTS Kementerian ESDM tahun 2020.
Bareskrim Polri mengonfirmasi telah memanggil 22 orang sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
IHWAL rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, saat ini pemerintah dan PT Pertamina tengah memverifikasi data penerima subsidi BBM jenis pertalite dan solar.
PENGAMAT energi Fabby Tumiwa mengutarakan bahwa pemerintah perlu mendapat kepastian dari kontraktor yang mengelola blok migas potensial.
ORGANISASI kemasyarakatan (ormas) agama yang diberikan kepercayaan mengelola tambang harus berdasar pada profesionalisme.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, transisi energi tak melulu soal pendanaan.
INDONESIA mewaspadai jebakan utang pendanaan transisi energi dari program Kemitraan Transisi Energi yang Adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP).
MENTERI ESDM Arifin Tasrif menuturkan pemerintah membuka peluang menggunakan opsi pendanaan dari APBN untuk pengakhiran operasional PLTU batu bara.
Transisi energi secara bertahap itu membutuhkan biaya besar. Program Just Energy Transition Partnership (JETP) menjadi solusi untuk itu.
INDONESIA tengah mengupayakan agar dana hibah dalam program Just Energy Transition Partnership (JETP) dapat ditambah. Itu karena rencana porsi dana hibah saat ini dinilai terlalu kecil.
Program ETM akan didanai melalui skema blended finance (pembiayaan campuran) yang dikelola oleh PT SMI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved