Menteri ESDM Sebut Aturan DHE Jadi Win-win Solution buat Pemerintah

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan  aturan devisa hasil ekspor (DHE) dapat memberikan keuntungan bersama (win-win solution) bagi pemerintah dan pengusaha.

Pernyataan tersebut merespons keluhan dari pengusaha penambang batu bara yang keberatan diwajibkan memarkirkan dana devisa hasil ekspor minimal tiga bulan di Indonesia.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2023. PP tersebut mengatur kewajiban penempatan minimal 30% dari DHE SDA ke sistem keuangan Indonesia. DHE SDA yang dimaksud berasal dari hasil barang ekspor sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan.

Baca juga: Aturan Baru DHE SDA Parkir di Indonesia Diperkirakan Capai 100 Miliar Dolar AS

"Pasti ada win-win solution. Kami minta pengusaha untuk bisa memahami ini," ujar Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (28/7).

Menteri ESDM menjelaskan selama ini banyak pengusaha atau eksportir pertambangan enggan memarkir devisanya di perbankan dalam negeri. Hal ini membuat cadangan devisa negara melempem. Dilansir laman resmi Bank Indonesia, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2023 sebesar US$137,5 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir Mei 2023 sebesar US4139,3 miliar.

Adanya aturan DHE tersebut, Arifin meyakini dapat berdampak positif terhadap cadangan devisa Indonesia.

Baca juga: Revisi Aturan DHE Dinilai tak Berdampak Signifikan pada Cadangan Devisa

"Dengan booming-nya harga-harga komoditas mineral dan batu bara, tapi cadangan devisa kita enggak meningkat, malah ada yang tidak nyangkut," ucapnya.

"Dengan DHE tiga bulan itu, akan memperkuat cadangan devisa kita. Ini akan memberikan dampak yang baik terhadap finansial bisnis," kata Arifin.

Ia pun menegaskan kebijakan penempatan devisa bagi hasil ekspor SDA dengan nilai pemberitahuan pabean ekspor (PPE) paling sedikit US$250 ribu tidak mengganggu arus kas perusahaan pertambangan.

"Tentu saja ada skema yang disiapkan pemerintah supaya mereka mau simpan devisa di Indonesia. Ini akan menciptakan (bisnis) yang kompetitif. Jadi, ini nggak akan mandek (cash flow pengusaha)," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Pandu Patria Sjahrir menyampaikan PP No.36/2023 akan menyulitkan eksportir dalam mengelola arus kas (cash flow), terlebih margin yang didapatkan oleh para eksportir tidak mencapai 30%.

"Dengan demikian modal kerja yang sudah dikeluarkan eksportir pun akan tertahan ditengah tren penurunan harga serta semakin meningkatnya beban biaya operasional," ucapnya dalam keterangan resmi.

Pandu menyebut sejak semester II 2022 tren harga batu bara mengalami penurunan yang tajam, sementara disisi lain biaya operasional semakin meningkat. Biaya operasional penambang batu bara di tahun ini diperkirakan meningkat rata-rata 20-25% akibat kenaikan biaya bahan bakar, stripping ratio yang semakin besar sehingga biaya penambangan semakin tinggi, pengaruh inflasi dan lainnya.

Selain itu, kenaikan beban biaya penambang juga semakin berat dengan dinaikkannya tarif royalti pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang meningkat dari rentang tarif 3-7% menjadi 5-13% yang berlaku sejak Agustus 2022 yang lalu.

"Kewajiban penempatan DHE SDA akan menambah beban perusahaan dan menyulitkan perusahaan dalam mengatur arus kas untuk berbagai kebutuhan mendesak," tutupnya.

(Z-9)