Pemerintah Segera Tunjuk Kepala Badan Otorita Danau Toba

PEMERINTAH serius mengembangkan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata prioritas. Bahkan, Presiden Joko Widodo telah merilis Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.

Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi, ditujukan untuk mempercepat pengembangan dan pembangunan kawasan yang berlokasi di Sumatera Utara.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dalam waktu dekat pemerintah akan menunjuk pihak yang akan menjadi Kepala Badan Otorita tersebut. Diharapkan penunjukkan itu selesai sebelum jadwal kunjungan Presiden Jokowi ke Danau Toba pada 20 Agustus mendatang.

"Tadi kita putuskan untuk menunjuk Kepala Otorita setelah 14 Agustus. Jadi sebelum Presiden ke sana (Danau Toba) 20 Agustus, itu sudah diputuskan," tutur Luhut seusai memimpin rapat program kemaritiman di Gedung BPPT, Selasa (2/8).

Danau vulkanik itu dikatakannya masih menarik di mata wisatawan lokal maupun mancanegara. Hanya saja untuk menjadi destinasi wisata unggulan, masih ada sejumlah persoalan yang harus ditinjau lebih lanjut. Misalnya terkait aspek lingkungan di mana masyarakat sekitar banyak menyebar Keramba Jaring Apung (KJA) di sekitar danau. Hal itu tentunya harus dikoordinasikan agar wisatawan yang menyambangi Danau Toba tidak terusik dengan lingkungan yang kotor.

"Harus direview lagi mengenai lingkungan. Meskipun ada keramba, bagaimana membuat tourist destination ini tetap ramah lingkungan. Kita juga masih studi kan soal kajian zero keramba jaring apung," cetusnya.

Di sisi lain, pemerintah dikatakannya tengah menggenjot pengembangan destinasi wisata prioritas lainnya seperti Labuan Bajo dan Mandalika. (OL-2)