Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
EKONOMI biru tidak diragukan berpotensi menjadi mesin baru pertumbuhan di kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Demikian dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam acara ASEAN Blue Economy Forum 2023 di Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (3/7/2023). "ASEAN membutuhkan mesin pertumbuhan baru untuk meningkatkan kemakmuran kesejahteraan rakyat," ucapnya.
Kendati Produk Domestik Bruto (PDB) keseluruhan ASEAN tumbuh 10,3% selama periode 2016-2021, pemanfaatan ekonomi biru sebagai sumber kemakmuran baru dilakukan dalam rangka mendongkrak ekonomi sebagian negara-anggota ASEAN yang masih menyandang status pendapatan menengah ke bawah. Pada 2021, lanjut dia, ada lima negara ASEAN yang berpenghasilan menengah ke bawah, yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam.
Baca juga: Bappenas Dorong Pengintegrasian Karbon Biru dalam Kebijakan Perubahan Iklim
Selain itu, ada tiga negara ASEAN yang tergolong berpenghasilan menengah ke atas, yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang masih terjebak status pendapatan menengah selama 13 tahun. "Hanya Brunei Darussalam dan Singapura yang berstatus berpenghasilan tinggi. Oleh karena itu, transisi ke ekonomi biru memberikan peluang untuk mendorong pertumbuhan PDB sambil mendukung pencapaian berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di ASEAN. Ekonomi biru tidak lagi hanya dilihat sebagai upaya kolektif negara-negara anggota ASEAN untuk memitigasi dampak covid-19, tetapi sebagai mesin pertumbuhan baru ASEAN," ujar Suharso.
Di bawah kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023, Indonesia berkomitmen mewujudkan Kerangka Ekonomi Biru ASEAN sebagai salah satu hasil ekonomi prioritas pada 2023. Lautan di ASEAN disebut menyumbangkan 2,5% dari permukaan seluruh lautan. Di dalam kawasan ASEAN sendiri, lautan (water area) mencakup sebanyak 66% dari total luas keseluruhan (lautan).
Baca juga: AIS Forum Maksimalkan Kerja Sama Ekonomi Biru
Lebih lanjut, dia menyatakan perairan di Asia Tenggara menyumbang 15% dari perikanan global dan ada 625 juta orang yang bekerja di sektor terkait kelautan. "OECD memperkirakan bahwa nilai tambah output ekonomi laut global akan berlipat ganda dalam 20 tahun, yaitu dari US$1,5 triliun pada 2010 menjadi US$3,0 triliun pada 2030," kata dia.
Di tempat terpisah, Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Bappenas Leonardo AA Teguh Sambodo menyampaikan tiga tantangan terbesar dalam pengembangan blue economy (ekonomi biru). Pertama, literasi dari masyarakat dan dunia usaha terkait ekonomi biru mengingat kedua elemen tersebut memanfaatkan laut. "Tentu saja pemerintah akan mencoba terus mendorong literasi karena dari literasi ini sebenarnya menjadi salah satu titik awal, bagaimana kita bisa memelihara, memastikan keberlanjutan dari sumber daya yang ada," katanya.
Tantangan kedua ialah sisi pemanfaatan ekonomi biru yang perlu dipergunakan secara optimal. Menurut dia, jika Indonesia sekadar mengandalkan sektor-sektor yang ada, ruang untuk bergerak dan menciptakan nilai tambah hanya sedikit. Karena itu, perlu ada perluasan pemanfaatan ke sektor-sektor lain seperti ekonomi biru atau pemulihan ekonomi hijau secara berkelanjutan. "(Dengan demikian), pemerintah kita melihat bahwa seperti energi baru dan terbarukan, bioteknologi dan bioekonomi yang bisa memberikan solusi yang inovatif (untuk) berbagai masalah pembangunan, termasuk di coastal dan laut. Ini menjadi salah satu bagian yang dikedepankan," ucap Leonardo.
Adapun tantangan terakhir yaitu memastikan komitmen antargenerasi agar pengembangan ekonomi biru dilanjutkan. Berdasarkan pengamatannya, sejumlah sektor pekerjaan terkait kelautan seperti budi daya perikanan tangkap minim atau mengalami penurunan minat dari generasi muda.
Menimbang kenyataan tersebut, dia menilai perlu diterangkan lebih lanjut terkait berbagai potensi di laut agar dapat dimanfaatkan guna memiliki nilai tambah, semisal dengan berinvestasi di konservasi ekosistem blue carbon (karbon biru). "Hal-hal ini sangat relevan melihat dari minat generasi muda yang sekarang juga sudah mulai meningkat pengetahuannya mengenai sustainability," ungkap dia. (RO/Z-2)
Agenda pendidikan dan literasi harus ditempatkan pada posisi yang strategis dan prioritas sebagai wujud transformasi Indonesia.
INDONESIA memperkenalkan obligasi oranye (Orange Bonds) untuk mendukung terciptanya pemberdayaan dan kesetaraan gender.
PEMERINTAH berkomitmen mempertahankan kualitas lingkungan dengan keanekaragaman hayati yang sangat strategis bagi pengembangan ekonomi hijau dan sirkular.
MANFAAT dari ekonomi sirkular dapat menambah PDB sebesar Rp593 triliun-Rp638 triliun di 2030. Selain itu, ekonomi sirkular sebagai menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru.
Menteri Sosial Tri Rismaharini dinilai harus bertanggung jawab atas temuan bahwa 46% penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.
Dengan banyaknya penerima bansos yang tidak tepat, ada opportunity cost atau hilangnya peluang untuk melakukan belanja lain oleh pemerintah.
Pada sesi talkshow ini, dibahas mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya DBD di Indonesia bahwa kasus DBD masih menjadi masalah kesehatan yang serius.
Pameran GIIAS 2024 bisa menjadi kesempatan untuk menampilkan aneka solusi pengisian daya mobil listrik mutakhir dan berinteraksi dengan para pelaku industri dan konsumen
KEPALA Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell dalam pertemuan dengan diplomat ASEAN di Laos pada Jumat (26/7) membela kebijakan Brussels terkait krisis Gaza.
Keberadaan mangrove krusial secara nilainya baik ekologi, sosial maupun ekonomi. Namun demikian tantangannya juga cukup besar.
Indonesia punya strategic action plan dari tahun 2025 sampai dengan 2030. Dalam hal ini ini Indonesia bisa menjadi lead untuk mangrove.
KLHK merumuskan berbagai standar sebagai guidance dalam pengelolaan hutan dan hasil hutan, misalnya dalam pemanenan, pengelolaan produk hingga pengelolaan lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved