Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
STAF Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga membantah isu operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) molor hingga tahun depan. Ia menegaskan kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu bakal beroperasi komersial di tahun ini.
Untuk masa pengenalan ke masyarakat atau soft launching KCJB dimulai Agustus hingga September 2023 secara gratis. Di Oktober, kereta cepat akan dikenakan tarif sekitar Rp300 ribuan untuk jarak terjauh dari Stasiun KCJB Halim, Jakarta, hingga Stasiun Tegalluar, Bandung.
"Dalam waktu dekat kereta itu akan dioperasionalkan. Jadi kalau ada media luar yang mengatakan terlambat, itu berarti hoaks," ujar Arya saat ditemui di Stasiun KCJB Tegalluar, Minggu (25/6).
Baca juga: Melesat di Kecepatan 320 Km per Jam, Kereta Cepat Minim Guncangan
Ia menegaskan Kementerian BUMN dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memastikan agar proyek KCJB yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) selesai sesuai target perencanaan pembangunan. Proyek KCJB pertama kali mulai dikerjakan pada Januari 2016.
"Apa yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir adalah meminta langkah yang cepat agar proyek strategis nasional ini selesai dengan baik. Tentu, Pak Luhut Binsar (Menko Marves) juga mempunyai peran besar untuk mengkoordinasi proyek ini," jelas Arya.
Baca juga: Infrastruktur Kereta Cepat Rampung 92%, Mampu Tempuh Kecepatan hingga 350km/jam
Selama pengenalan operasi KCJB ke masyarakat, tidak akan dikenakan tarif alias gratis. Arya menerangkan terkait tata cara dan skema bagi masyarakat yang ingin mencoba menggunakan kereta cepat, masih dalam pembahasan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator proyek tersebut.
Masyarakat terdampak dari pembangunan KCJB akan menjadi prioritas untuk dilibatkan dalam perjalanan perdana KCJB bagi publik.
"Skemanya itu nanti apakah dibuka semua atau tertentu saja, belum diputuskan, termasuk dari pemesanan tiket melalui online atau tidak," kata Arya. (Ins/Z-7)
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
MENTERI Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi peran Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
Erick Thohir menyebut proses bidding tuan rumah Piala Asia 2031 dan 2035 masih ditunda menyusul perubahan kalender FIFA dan evaluasi AFC.
Tiket FIFA Series tak habis terjual, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai ajang tersebut berbeda dengan piala dunia
Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah kantongi calon lawan Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026. Satu negara Asia beri respons, tunggu kesepakatan resmi!
Penetapan program kompetisi musim 2026/2027 dilakukan lebih awal sebagai langkah strategis antara PSSI dan I.League.
Kesuksesan Piala Presiden 2025 disebut sebagai buah kerja kolektif lintas sektor yang terbangun dengan kuat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved