Bisnis Asuransi Bisa Terdampak

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. UU tersebut ialah satu dari sembilan agenda prioritas dalam Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai wujud negara hadir bagi masyarakat.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menilai aturan tentang perlin-dungan data pribadi bakal berdampak pada bisnis asu-ransi jiwa. Pasalnya, rencana aturan itu bisa menurunkan promosi sekaligus penjualan produk asuransi.

"Saya pikir pasti ada dampaknya, tapi kita tetap mau lihat dulu aturannya seperti apa," ucap Togar saat dihubungi, Jumat (29/7).

Bisnis asuransi tidak akan terkena dampak besar karena promosi asuransi biasanya dilakukan agen secara tatap muka. Namun, kebijakan itu dinilainya akan berdampak pada bisnis telemarketing. "Umumnya penawaran asuransi memang dilakukan agen door to door atau secara tatap muka. Yang paling kena dampak kayaknya telemarketing ya, yang kerja sama dengan bank atau lainnya."

Togar pun belum bisa menakar apakah kebijakan tersebut sangat penting untuk dibuat pemerintah. Dia menilai selama ini sudah ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 1/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Namun, munculnya wacana kebijakan perlindung-an data pribadi dinilai To-gar karena memang sudah banyak masyarakat yang mengeluhkan banyaknya penawaran produk oleh pihak-pihak tertentu lewat data pribadi mereka.

"Kalau saya enggak bisa ukur urgen atau tidak, tapi kalau sudah ada drafnya, pasti sudah melalui daftar inventarisasi masalah (DIM). Artinya ada masyarakat yang memintanya."