Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KANTOR Staf Presiden (KSP) memastikan proyek-proyek infrastruktur strategis (PSN) di Pulau Buru, Maluku, dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yaitu sebelum Oktober 2024.
Infrastruktur strategis tersebut adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Way Apu dan Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Jalan Trans Pulau Buru ruas Namrole-Leksula.
“Pemerintah sedang memacu percepatan di lapangan. Konstruksi akan dikebut untuk mencapai target penggenangan (impounding) Bendungan Way Apu pada Januari 2024,” ujar Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta saat memimpin rapat koordinasi pembangunan Bendungan Way Apu dan Jalan Trans Pulau Buru, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (21/6).
Baca juga : Terkendala Pembebasan Lahan, Tol Padang-Sicincin Ditargetkan Rampung 2024
Febry menerangkan, progres konstruksi bendungan Way Apu saat ini mencapai 56 persen. Sementara terkait rencana penggenangan, menurutnya hal itu akan sangat tergantung pada relokasi jalan yang terdampak pembangunan bendungan.
Karena itu Kementerian PUPR melakukan alih trase jalan dengan membangun ruas jalan baru yakni jalan Mako-Modanmohe.
Baca juga : BPK: 33 Ruas Tol di Indonesia belum Bersertifikat
Untuk kelancaran pembangunan, sambung dia, KSP mendorong agar proyek jalan Mako-Modanmohe ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari PSN Bendungan Way Apu sehingga proyek ini mendapatkan fasilitas percepatan.
“Kita pastikan pembangunan jalan dan jembatan Mako-Modanmohe selesai sebelum penggenangan berlangsung. Dengan demikian, jalan existing yang tergenang akan digantikan dengan jalan baru sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu,” tegas putra daerah Maluku ini.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi KSP ini juga memantau perkembangan pembangunan Jalan Trans Pulau Buru ruas Namrole-Leksula. Ruas ini termasuk Major Project dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni terkait komitmen pemerintah dalam pembangunan jalan trans pada pulau-pulau terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Jalan Namrole-Leksula sepanjang 48,2 kilometer dikerjakan dalam dua paket oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, dengan dukungan pembiayaan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Febry mengatakan, masyarakat sangat menantikan terbangunnya jalan ini, karena dapat meningkatkan konektivitas dan menggerakkan perekonomian daerah.
“Karena itu KSP secara serius mengawal pembangunan jalan Namrole-Leksula hingga tuntas. Memang perlu percepatan karena proyek ini sempat tertunda akibat gagal lelang. Jika ada masalah-masalah lain di lapangan, kita segera lakukan debottlenecking,” pungkas Febry. (Z-4)
Sosialisasi penggunaan kental manis perlu lebih digencarkan lagi, salah satunya melalui buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
M. Thaher Hanubun - C. Viali Rahantoknam, kantongi dukungan 3 partai maju Pilbup Maluku Tenggara
ANGGOTA Polres Kota Tual dan Brimob BKO Resimen Pas 4 Pelopor Polda Maluku diduga bentrok di Jalan Raya Kota Tual. Peristiwa terjadi pada Minggu malam, 28 Juli 2024.
Ia mengimbau Sulawesi, Papua dan Maluku waspada untuk potensi peningkatan curah hujan yang mungkin bisa membawa banjir, banjir bandang dan tanah longsor.
Pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota harus sadar terhadap bahaya narkoba.
Awan abu vulkanik setinggi lebih kurang dua kilometer muncul akibat aktivitas erupsi yang terjadi pada Gunung Ibu di Pulau Halmahera, Maluku Utara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved