Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BANK Indonesia mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2023 sebesar US$403,1 miliar. Nilai itu mengalami penurunan dari bulan sebelumnya yang tercatat mencapai US$403,3 miliar.
Dengan kata lain, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,3% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,8% (yoy).
"Kontraksi pertumbuhan ULN ini terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono melalui siaran pers, Kamis (15/6).
Baca juga: DPP PII Ingatkan Pemerintah Waspada dengan Jebakan Utang Tiongkok
BI juga melaporkan bahwa ULN pemerintah tetap terkendali. Dalam catatan bank sentral, ULN pemerintah pada akhir April 2023 tercatat sebesar US$194,1 miliar, relatif stabil dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar US$194,0 miliar.
Secara tahunan posisi ULN pemerintah tumbuh 1,8% (yoy) setelah mengalami kontraksi 1,1% (yoy) pada bulan sebelumnya. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga.
Penarikan ULN pemerintah pada April 2023 masih diutamakan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas, khususnya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global.
Baca jugag: Cadangan Devisa Indonesia di Akhir April Sebesar US$144,2 Miliar
Pemerintah, imbuh Erwin, berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yakni 24,1% dari total ULN pemerintah; administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 17,9%; jasa pendidikan sebesar 16,8%; konstruksi sebesar 14,3%; serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,2%.
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," jelas Erwin.
Sedangkan ULN swasta melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada akhir April 2023 tercatat sebesar US$199,6 milia, turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar US$199,9 miliar.
Utang Swasta
Secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi sebesar 4,5% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 2,8% (yoy). Pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (non financial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) masing-masing mengalami kontraksi 4,7% (yoy) dan 3,9% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan lalu yang masing-masing tercatat 2,8% (yoy) dan 3,0% (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,0% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5% terhadap total ULN swasta.
BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Itu tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,8% dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,1%.
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,6% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, kata Erwin, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," terangnya.
(Z-9)
Posisi ULN Indonesia tercatat sebesar US$403,9 miliar, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan IV 2023 sebesar US$408,5 miliar dolar AS.
Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2024 sebesar US$136,2 miliar. Jumlah itu menurun dibandingkan posisi pada akhir Maret 2024 US$140,4 miliar.
Wakil Ketua MPR RI Syarifuddin Hasan atau yang akrab disapa Syarief Hasan meminta pemerintah segera memitigasi pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
BI mencatat posisi utang luar negeri pada Februari 2024 tetap terkendali sebesar US$407,3 miliar. Angka ini tumbuh 1,4% (yoy) dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang naik 0,2% (yoy).
UTANG Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2024 menurun. Posisi ULN Indonesia pada Januari 2024 tercatat sebesar US$405,7 miliar.
POSISI cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2024 tetap tinggi sebesar USD 144,0 miliar (Rp 2.253,71 triliun), kendati turun dibandingkan posisi pada akhir Januari 2024
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (24/7) ditutup melemah terbatas di tengah pasar mencermati utang pemerintah Indonesia.
INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (24/7) sore ditutup turun mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia dan global. IHSG ditutup melemah 51,10 poin.
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
Peningkatan utang di tengah menurunnya pendapatan negara akan berdampak pada investment rating Indonesia
Apindo khawatir utang pemerintah bisa melonjak hingga Rp10 ribu triliun jika wacana Prabowo Subianto menaikkan rasio utang mencapai 50% dari produk domestik bruto (PDB) terealisasi.
Biaya utang Indonesia saat ini dinilaiĀ terlampau besar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved