Menkeu Segera Terbitkan Aturan Teknis Tax Amnesty

MENTERI Keuangan Sri Mulyani bakal menerbitkan aturan teknis terkait program pengampunan pajak. Hal ini, menurut dia, sangat penting untuk menunjang keberhasilan program yang akan berlangsung hingga 31 Maret 2017 tersebut.

"Peraturan pelaksanaan segera diselesaikan dan dilengkapi. Sehingga itu bisa dijalankan dengan kesiapan seluruh perangkat peraturannya. Jangan sampai kita sudah menjelaskan ternyata ada yang belum selesai, atau belum disiapkan sehingga kemudian menimbulkan ketertundaan," ujar Sri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/7).

Periode pertama amnesti pajak telah berjalan hingga September 2016. Sri mengatakan, untuk menggenjot hasil dari pengampunan pajak, menjaga kepercayaan pasar merupakan keniscayaan.

"Kita harus berusaha agar yang periode sekarang sampai September akhir ini harus betul-betul mampu menciptakan kepercayaan, juga kenyamanan. Kemudian akhirnya bisa sukses dan kita mampu membangun suatu sistem pajak yang baik," jelasnya.

Pada kesempatan itu, ia mengakui bahwa target penerimaan negara pada tahun ini cukup ambisius. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, dicanangkan target penerimaan dari pajak sebesar Rp 1.539,166 triliun.

Sri mengatakan, dirinya akan mempelajari kembali postur APBN. Hal ini sekaligus akan memberikan kepastian perekonomian dalam negeri, baik dari sisi pemerintah dan pelaku usaha terkait kebijakan yang akan diambil dalam jangka pendek.

"Kita akan duduk bersama lagi untuk melihat apakah target (realistis), tidak hanya tax amnesty, karena sekarang APBN lebih penting. Kita harus melihat lagi dengan seluruh jajaran pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak untuk lihat apa yang menjadi sisi yang paling rawan dan yang perlu diperhatikan. Agar kita bisa antisipasi perkembangan dari pengelolaan APBN 2016," tandasnya. (OL-5)