Raih Skor 85,05 Assesment GCG, Modal Tambahan PHE untuk IPO

PENILAIAN Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memberikan skor 85,05 (kategori sangat baik), dalam assesment good corporate governance (GCG) tahun buku 2022 terhadap Pertamina Hulu Energi (PHE) dinilai berdampak positif bagi BUMN tersebut.

Direktur Center for Energy Policy M Kholid Syeirazi mengatakan penilaian itu akan berdampak positif terhadap prospek bisnis subholding upstream Pertamina itu, terlebih berencana melakukan penjualan perdana saham (initial public offering/IPO).

Baca juga: Juara, PHE Cetak Laba Jumbo US$4,67 Miliar pada 2022

"Ini bisa jadi modal tambahan bagi PHE untuk melihat prospek binis ke depan yang lebih baik khususnya dengan rencana IPO," ujar Kholid dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (3/6).

Menurut dia, penghargaan dari lembaga yang sangat kredibel seperti BPKP ini membuktikan bahwa PHE dapat melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.

Tata kelola yang baik tersebut, lanjutnya, tentu berpengaruh positif terhadap kinerja PHE. Perusahaan tersebut sudah membuktikan sebagai perusahaan yang memiliki kinerja sangat baik pada sektor hulu minyak dan gas (migas).

Pada 2022, PHE berhasil mencetak laba bersih senilai US$4,67 miliar atau setara Rp66,22 triliun.

"Saya kira ini prospek bagus bagi aksi korporasi yang dapat ditempuh PHE dalam rangka fund rising untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya," kata dia.

Menurut Kholid, raihan tersebut dapat mendorong perusahaan hulu migas ini untuk melakukan ekspansi dan eksplorasi migas sebanyak-banyaknya guna mendukung ketahanan energi nasional.

"Jadi, PHE memang patut diapresiasi, dari kinerja operasional dan tata kelolanya, yang tercermin dalam skor tinggi yang diberikan," katanya.

Baca juga: Pertamina Hulu Jadi Kunci Ketahanan Energi

Melalui kinerja operasional dan tata kelola yang baik tersebut, maka PHE terus mendapatkan kepercayaan untuk mengelola sumber daya milik negara.

Salah satunya, melalui penandatanganan kontrak kerja sama (KKS) antara PT Pertamina Hulu Borneo dan mitra Eni Peri Mahakam Ltd, dan PT Pertamina East Natuna di Wilayah Kerja (WK) Peri Mahakam dan WK East Natuna.

Untuk itu, menurut Kholid, PHE perlu terus menjalin kerja sama dengan mitra, baik perusahaan dalam negeri dan luar negeri, untuk saling menimba pengalaman dan memitigasi risiko bisnis, serta melakukan alih teknologi untuk meningkatkan performa perusahaan.

"Kerja sama ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan publik apalagi menghadapi IPO. Biasanya kalau kita kerja sama dengan perusahaan dunia akan meningkatkan public trust," ujarnya.

  
Tak hilangkan kontrol

Terkait rencana IPO PHE, pengamat ekonomi dan bisnis Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi mengatakan, IPO tidak akan menghilangkan kontrol negara terhadap perusahaan, sebab hanya 10% saham kepemilikan pemerintah yang dilepaskan ke publik.

"Jadi tak perlu ada kekhawatiran hilangnya kontrol negara atas PHE pasca IPO. Sehingga, kontrol pemegang saham utama dalam hal ini pemerintah masih sangat besar," katanya.

Bahkan, menurut dia, masuknya PHE ke lantai bursa akan berpengaruh positif terhadap kinerja dan pengelolaan manajemen yang lebih baik. Termasuk juga kontrol dan pertanggungjawaban terhadap publik.

"Tentunya harapan bukan hanya masuknya dana baru tetapi juga berkaitan dengan teknologi, pengelolaan manajemen yang lebih baik, termasuk juga kontrol publik. Karena ada saham publik. Saya kira akan lebih transparan," katanya. (Ant/S-2)