Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MESKI dibayangi kondisi ekonomi global yang belum menentu, ekonomi Indonesia masih menunjukkan resiliensi dengan terjaganya kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per April 2023. Bahkan, APBN mengalami surplus Rp234,7 triliun atau 1,12% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Surplus pada APBN ditopang penerimaan negara yang mencapai Rp1.000,5 triliun atau 40,6% dari APBN. Penerimaan pun tumbuh 17,3% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pertumbuhan juga terjadi pada belanja negara dalam APBN per April 2023 yang tumbuh 2% dan telah direalisasikan sebanyak Rp 765,8 triliun atau 25% dari APBN. Bagi masyarakat, nilai Rp274,4 triliun belanja APBN ada untuk melindungi dan memberikan manfaat, baik melalui subsidi, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana, pada Kamis (25/5) mengatakan salah satu komponen penerimaan dalam APBN, yaitu penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai Rp94,5 triliun atau 31,17% dari target APBN 2023.
Baca juga: APBN April 2023 Catat Surplus Rp234,7 Triliun Setara 1,12% dari PDB
"Penerimaan bea masuk terjaga baik dengan tumbuh 3,32% yang didorong peningkatan impor kendaraan dan pelemahan kurs rupiah, sedangkan untuk bea keluar menurun disebabkan penurunan harga crude palm oil (CPO) dan turunnya volume ekspor komoditas mineral. Adapun untuk cukai mengalami penurunan -5,16% akibat kenaikan hasil tembakau golongan III dan adanya pelunasan maju di bulan April, karena momen Idulfitri yang berpengaruh pada periode pelunasan," papar Hatta, Kamis (25/5).
Hatta menambahkan bahwa selain mengumpulkan penerimaan, peran Bea Cukai dalam mendukung APBN juga melalui kinerja pengawasan untuk melindungi masyarakat dan industri dalam negeri. Kinerja pengawasan Bea Cukai dalam perlindungan masyarakat menghasilkan 11.973 penindakan dengan perkiraan nilai barang hasil penindakan senilai Rp5,18 T. Penindakan terbesar (66,3%) dilakukan Bea Cukai terhadap hasil tembakau (rokok) ilegal dengan nilai Rp276,5 miliar. Lalu, untuk penindakan narkotika Bea Cukai mencatat penindakan 238 kasus narkotika dengan barang bukti seberat 2,15 ton.
"Melalui kinerja pengawasan, Bea Cukai terus berupaya memastikan keamanan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat dan para pelaku industri. Tak luput, kami juga mengapresiasi kontribusi masyarakat dalam mendukung kinerja baik APBN 2023. Mari bersama, jaga APBN kita!" tutup Hatta. (RO/S-3)
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengumumkan bahwa negara ini kini tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga mulai mengekspor surplus unggas dan telur
INDONESIA kembali mencatatkan surplus perdagangan pada Juni 2024. Namun nilai surplus di bulan keenam tahun ini menjadi yang paling rendah dalam empat bulan terakhir, yakni US$2,39 milar.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali membanggakan neraca perdagangan nasional yang terus menunjukkan tren positif. Surplus selama 48 bulan menurutnya patut diapresiasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2024 masih mencatatkan surplus senilai Rp75,7 triliun, setara 0,33% dari PDB
Surplus akan sehat jika faktor pendorongnya dari peningkatan ekspor. Sekarang, ekspor kita justru turun dan bisa surplus karena impor turun lebih tajam.
Surplus neraca dagang tak selalu berdampak langsung pada kondisi perekonomian. Apalagi jika surplus tersebut terjadi karena penurunan kinerja baik dari sisi ekspor maupun impor.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved