Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berencana mengurangi penerbitan surat berharga negara (SBN) lantaran kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga saat ini cukup baik.
“Penerbitan SBN nanti bisa dilakukan penurunan, karena, kondisi keuangan negara yang cukup baik pada kuartal pertama ini,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa bulan Mei 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.
Adapun pada kuartal I-2023, APBN mencetak surplus sebesar Rp128,5 triliun. Surplus tersebut pun terus meningkat menjadi Rp234,7 triliun per April 2023.
Baca juga: APBN April 2023 Catat Surplus Rp234,7 Triliun Setara 1,12% dari PDB
Surplus terjadi karena terdapat lonjakan penerimaan negara yang cukup besar, yakni mencapai Rp1.000,5 triliun atau naik 17,3 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) dalam empat bulan pertama tahun ini. Sedangkan, realisasi belanja negara baru sebesar Rp765,8 triliun.
Sri Mulyani menuturkan, penerbitan SBN neto per April 2023 mencapai Rp240 triliun atau 33,7 persen dari target APBN yang sebesar Rp712,9 triliun. Realisasi tersebut meningkat 68,8 persen (yoy) dari sebesar Rp142,2 triliun.
Baca juga: Pemerintah Raup Rp15 Triliun dari Lelang Tujuh Surat Utang
Kenaikan tersebut seiring dengan antisipasi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, maupun suku bunga di dalam negeri. Selain penerbitan SBN, pemerintah turut melakukan pinjaman neto sebesar Rp3,9 triliun atau turun 72,7 persen (yoy).
Dengan demikian, ia menyebutkan secara keseluruhan realisasi pembiayaan utang mencapai Rp243,9 triliun atau tumbuh 55,9 persen (yoy) dari Rp156,4 triliun.
“Dalam hal ini, realisasi pembiayaan utang telah mencapai 35 persen dari target APBN yang sebesar Rp696,3 triliun,” kata dia menambahkan.
Dengan pengelolaan yang bijaksana dan akuntabel, dirinya menuturkan realisasi pembiayaan terjaga baik dalam mendukung kinerja APBN. Pengelolaan dan waktu penerbitan utang, baik melalui SBN dan pinjaman, terkendali sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2023. (Ant/Z-7)
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan penghargaan khusus dalam Best Insurance Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Investortrust
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
Banyak cara kita untuk mulai investasi. Tidak perlu bingung. Kamu cukup download BRImo di Playstore, App Store, atau Huawei AppGallery.
Pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati perubahan asumsi makro nilai tukar rupiah dan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).
POSISI Investasi Internasional (PII) Indonesia pada triwulan I 2024 mencatat kewajiban neto yang menurun. Pada akhir triwulan I 2024, PII Indonesia mencatat kewajiban neto US$253 miliar,
Surat Berharga Negara (SBN) Ritel jenis Obligasi Negara Ritel (ORI) seri 025 (ORI025) dibuka mulai tanggal 29 Januari hingga 22 Februari 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved