BKPM Siapkan Dua Skema Fasilitasi Dana Repatriasi

BADAN Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) siap memberikan fasilitas bagi wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).

"Kita sudah siapkan dua skema, dua pendekatan, pertama kalau memang akan investasi di sektor artinya dia menambahkan saham atau dananya untuk perluasan, tentu kita akan fasilitasi proses perizinannya, mulai izin tiga jam, masterlist, KLIK, semuanya akan kita berikan termasuk tax allowance dan tax holiday," jelas Kepala BKPM Franky Sibarani, di Kantor Pusat BKPM, Jakarta, Selasa (26/7).

Poin pentingnya bahwa wajib pajak yang memutuskan untuk ikut tax amnesty kemudian menggunakan dananya untuk investasi sektor riil atau sektor prioritas lainnya akan didampingi BKPM. Skema kedua, jika dana repatriasi disalurkan ke saham di perusahaan yang telah ada maka akan ada perubahan permodalan yang artinya perusahaan wajib melaporkan ke BKPM.

"Proses perubahan permodalan ini kalau online prosesnya sekitar lima hari, klaudatang langsung kita bisa proses tiga jam. Itu penting bagi mereka karena perubahan permodalan itu kemudian diakui oleh negara," sahutnya.

Setiap wajb pajak yang ikut tax allowance juga punya kewajiban untuk melaporkan tiap enam bulan mesti alam kurun waktu tiga tahun. Franky mengaku akan ada proyek investasi yang akan masuk ke salah satu skema.

Adapun alur pengurusan dana repatriasi mulai dari pelaporan ke BKPM dengan dua skema itu, lalu membayar uang tebusan ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan menyerahkan surat pernyataan dalam waktu 10 hari sejak mendapatkan keterangan dari DJP.

"Dalam tiga bulan akan memutuskan akan investasi di mana, kami tidak mengikuti proses yang menjadi tanggung pajak. Justru kami mendukung terhadap kebijakan tax amnesty untuk kemudian kalau ada mereka yang menentukan bahwa akan masuk di investasi," tutur Franky. Dia meyakini dengan cara itu kemungkinan komitmen investasi dapat meningkat. (OL-2)