Anggota DPR Sebut BPJS Tak Profesional

ANGGOTA Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP Okky Asokawati menilai kinerja BPJS belum maksimal. Hal itu ia ungkapkan dalam rangka menanggapi munculnya kartu BPJS palsu yang beredar di Bandung.

Dirinya juga mempertanyakan bagaimana komitmen Dewan BPJS yang sempat menyatakan akan kerja secara maksimal ketika menjalani uji kelayakan dan kepatutan DPR saat itu. Menurutnya, komitmen tersebut tidak terbukti lantaran adanya peredaran kartu BPJS palsu.

"Ke depan, Dewas BPJS agar lebih meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan. Harus dipastikan tidak ada lagi kasus serupa yang muncul di lapangan," tuturnya di Jakarta, Senin (25/7).

Menurutnya, adanya kartu BPJS palsu merupakan dampak dari belum sempurnanya sosialisasi tim manajemen BPJS ke masyarakat mengenai program BPJS. Pasalnya, fakta yang ditemukan di lapangan, tidak semua masyarakat paham tentang prosedur pendaftaran BPJS. Kondisi ini tentu harus menjadi catatan serius oleh manjemen BPJS guna melakukan pembenahan ke depan.

"Kartu BPJS palsu jangan dianggap masalah sepele, harus menjadi bahan koreksi manajemen BPJS," jelasnya.

Terkait dengan hal tersebut dirinya melanjutkan bahwa sebaiknya anggaran untuk BPJS dapat dipisahkan dari anggaran Kementerian Kesehatan. Pemisahan tersebut dimaksudkan agar pengelolaan BPJS seperti halnya sosialisasi dapat dilakukan secara lebih maksimal.

"Harapannya, pemisahan anggaran BPJS dari Kementerian Kesehatan dapat dilakukan dalam APBN 2017 mendatang," paparnya. (OL-2)