Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) melakukan pembayaran tahap I untuk pengadaan lahan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp17,3 miliar. Dana itu untuk membayar ganti rugi 9 bidang tanah yang diterima oleh 5 warga terdampak pembangunan IKN.
Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi mengatakan, pihaknya akan terus berkomitmen mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui pendanaan pengadaan lahan.
"Kami merealisasikan pembayaran perdana pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur IKN, yang diharapkan mampu menjadi akselerator perwujudan IKN sebagai salah satu rencana strategis nasional Pembayaran perdana ini juga merupakan wujud dari sinergi dan kolaborasi dari seluruh stakeholder pengadaan lahan IKN," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (13/4).
Basuki menambahkan, pembayaran pembebasan lahan IKN akan dilakukan secara bertahap, mengikuti progress pengadaan lahan di lapangan, setelah seluruh tahapan pengadaan lahan dilewati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
LMAN membayarkan uang ganti kerugian menggunakan skema pembayaran langsung. Itu artinya, dana akan dibayarkan langsung oleh LMAN ke rekening bank warga terdampak.
Untuk tahap awal, LMAN menyiapkan dana sebesar Rp795,79 miliar sebagai alokasi dana pengadaan lahan pembangunan IKN. Pengalokasian anggaran tersebut merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan IKN.
Basuki berharap uang ganti kerugian yang diterima warga mampu menjadi pendorong daya beli yang dapat digunakan secara bijaksana, sehingga menghasilkan manfaat berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
"Selanjutnya, pembangunan infrastruktur juga diharapkan menghasilkan manfaat berganda bagi masyarakat di wilayah IKN dan sekitarnya, guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia," pungkas Basuki. (Mir)
Namun Basuki katakan belum tentu warga tidak akan digusur, tergantung nanti penyelesaiannya. Apabila warga menerima PDSK Plus, berarti pemerintah sudah memberikan ganti rugi kepada warga.
ASPEK keberlanjutan sosial dan ekonomi dinilai menjadi hal yang penting dalam perencanaan dan pengeksekusian Proyek Strategis Nasional (PSN) agar memberikan manfaat kepada masyarakat
I Wayan Koster diperiksa Ditreskrimsus Polda Bali terkait dengan dugaan korupsi pembebasan lahan jalan tol Mengwi-Gilimanuk Bali.
Polri telah melakukan beberapa operasi yang dimulai dengan patroli, penanaman mangrove hingga melakukan langkah pembentukan satgas pembebasan lahan-lahan di IKN.
DIREKTUR Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi mengatakan bahwa pendanaan untuk pembebasan lahan di IKN Nusantara sudah disalurkan sebesar Rp723 miliar.
DINAS Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta fokus untuk membebaskan lahan yang berada di sepanjang 3 kilometer (km) aliran Kali Ciliwung hingga tahun depan.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved