PHE ONWJ Rangkul Nelayan Tekan Pencurian

PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) mampu menekan pencurian aset yang sempat mencuat beberapa waktu lalu. Untuk itu, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di bawah pengawasan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) itu melibatkan nelayan untuk menjaga kelancaran operasi anak usaha PT Pertamina (persero) itu.

”Masyarakat sekitar berperan aktif melaporkan kejadian atau tindakan yang mencurigakan. Sampai saat ini belum ditemukan lagi kasus pencurian aset,” tutur Communication and Relations Manager PHE ONWJ Donna Priadi saat berdiskusi di Media Gathering SKK Migas, di Ban-dung, Jawa Barat, kemarin.

Sejak 2010, terdapat 100 kasus pencurian aset yang menyebabkan kerugian hingga jutaan dolar. Pencurian menyasar pada aset berupa pipa, valve, kabel, lampu navigasi, dan lain sebagainya. ”Kami mengembangkan pengamanan berbasis masyarakat pada wilayah kerja seluas 8.300 kilometer persegi.”

Di wilayah operasi yang meliputi area Laut Jawa di utara Cirebon sampai ke Kepulauan Seribu PHE ONWJ mengope-rasikan fasilitas produksi sebanyak 218 anjungan lepas pantai (offshore).

Namun, anjloknya harga minyak dunia pun memaksa PHE ONWJ memotong anggaran 40%. Kendati demikian, target produksi PHE ONWJ tidak mengalami perubahan. Dari target yang ditetapkan SKK Migas untuk produksi minyak sebesar 37.300 barel per hari (BPH) dan 163 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk gas, hingga Mei 2016, PHE ONWJ mencatatkan produksi minyak sebesar 37.112 B dan produksi gas 172,5 MMSCFD.

Di sisi lain, PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk berkomitmen mendukung industri migas nasional melalui layanan cash management. Saat ini BNI telah melayani Pertamina, BP Indonesia, Medco E&P dan PGN. Layanan ini termasuk juga implementasi percepatan reimbursment pajak dan transaksi nilai tukar KKKS dengan vendor.

“Ada aturan, setiap KKKS harus berbank di BUMN. Yang pertama adalah interkoneksi pajak antara BNI, SKK Migas, dan Ditjen Pajak,”ujar VP Divisi Transaksional Banking BNI Sri Indira, di kesempatan yang sama.

Dengan layanan terintegrasi itu, BNI telah menyerap 60% pembayaran pajak KKKS. BNI juga mengembangkan sentralisasi konfirmasi garansi bank untuk validasi keabsahan vendor secara daring. (Tes/E-4)