Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelontorkan 1.400 ton beras ke Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menekan harga komoditas tersebut yang sudah sangat tinggi terutama di Atambua, Ende dan Maumere. Intervensi dilakukan mengingat harga beras medium di NTT sempat menembus Rp17 ribu per kilogram.
Distribusi beras ke provinsi itu terbagi dalam dua kali pengiriman dengan menggunakan kapal milik PT Pelayaran Indonesia (Pelni) dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Kloter pertama diberangkatkan Minggu (25/3) lalu sebanyak 600 ton. Kemudian, kloter kedua, dikirim, hari ini, Rabu (29/3), sebanyak 800 ton.
Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengungkapkan tingginya harga beras di NTT tidak terlepas dari status provinsi itu yang bukan merupakan sentra padi.
Baca juga: Pengamat: Bapanas Keliru Tafsirkan Data Produksi Beras Nasional
“Kondisi pertanian beras di NTT tidak surplus seperti di Jawa Timur,” ujar Andriko melalui keterangan tertulis, Rabu.
Hal itu yang memicu kurangnya pasokan di wilayah tersebut sehingga membuat harga melambung.
Baca juga: Keterlambatan Impor Dorong Kenaikan Harga Beras
"Sebenarnya bahan pangan pokok kami dari sisi ketersediaan terbilang aman. Namun karena Indonesia begitu luas, distribusi pangan juga harus dipastikan efektif dan efisien,” tuturnya.
Pemenuhan kebutuhan beras murah untuk masyarakat NTT saat ini dikolaborasikan dengan Perum Bulog selaku pemilik komoditas, Kementerian Perhubungan dan PT Pelni sebagai penyedia kapal.
Dalam kesempatan terpisah, Tenaga Ahli Menteri Perhubungan Andre Mulyana mengatakan proses distribusi merupakan kunci dalam upaya menjaga stabilitas harga.
"Itulah peran tol laut, yaitu berusaha menjahit semua kebutuhan. Tidak hanya terpaku pada trayek-trayek yang sudah ditetapkan tapi juga akan lebih fleksibel jika ada kebutuhan sebagaimana disampaikan oleh Badan Pangan Nasional, Bulog maupun kementerian untuk melakukan perjalanan-perjalanan khusus pengiriman pangan dan beras demi menjaga kestabilan harga," jelasnya. (Ant/Z-11)
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan turut mengomentari rencana pemerintah yang menugaskan Perum Bulog untuk membeli gabah/beras dari Kamboja
Perum Bulog kembali menyalurkan bantuan pangan beras 10 kg tahap kedua kepada 269.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah DKI Jakarta.
SEBAGAI salah satu langkah persiapan menyerap hasil panen raya, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mulai 3 April 2024 memberlakukan fleksibilitas harga gabah dan beras.
Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi menyebut bahwa realisasi impor beras pemerintah di tahun ini adalah sebanyak 3,6 juta ton.
DEPUTI Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Ferry Irawan mengatakan bahwa saat ini pemerintah terus mencermati perkembangan ketersediaan, pasokan
Badan Urusan Logistik (Bulog) mulai mendistribusikan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada puluhan ribu warga miskin di daerah Temanggung, Jawa Tengah.
Menyikapi tingginya harga cabai rawit merah di tingkat konsumen, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama Kementerian Pertanian menggelar aksi stabilitas pasokan harga pangan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengeklaim program pompanisasi yang saat ini digencarkan Kementerian Pertanian berhasil meningkatkan produksi padi.
Komisi IV prihatin terkait laporan dugaan mark up oleh Bulog dan Bapanas dalam pengadaan impor beras.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen terus membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan lokal.
PROGRAM bantuan pangan (banpang) sebagai bentuk penunjang ekonomi dari pemerintah kepada masyarakat berpendapatan rendah terus dipacu pada tahun ini.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan pihaknya terus memasifkan gerakan pangan murah (GPM) di seluruh wilayah Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved