Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Bank Mandiri kembali menjalin sinergi dengan sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Tanah Air untuk mengembangkan digitalisasi layanan perbankan. Beberapa BPR yang digandeng Bank Mandiri adalah BPR Supra Artapersada, BPR Barelang Mandiri, BPR Dana Nusantara, BPR Hasamitra, BPR Modern Express, BPR Surya Yudhakencana, BPR Surya Yudha, BPR Lestari, BPR Universal, BPR Bhakti Daya Ekonomi, dan BPR Cinde Wilis.
Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri, Aquarius Rudianto menjelaskan, kerjasama yang dilakukan meliputi kerjasama Bank Induk. Dengan sinergi BPR dapat terhubung ke jaringan GPN, serta kerja sama Non-Bank Induk seperti Mandiri Virtual Account, API Retail, Co-branding & Top up E-money, QRIS, kerja sama MAD (Mandiri Auto Debit), serta solusi retail dan wholesale lainnya termasuk Livin' by Mandiri dan Kopra by Mandiri.
Aquarius menilai, ini merupakan komitmen Bank Mandiri untuk membantu BPR dalam mempercepat transformasi dan digitalisasi. Salah satunya dengan menghadirkan solusi bagi BPR dalam menghadapi digitalisasi baik dari sisi regulasi, Sumber Daya Manusia (SDM), maupun infrastruktur.
Baca juga: Pembiayaan Hijau Mandiri Sentuh Rp228 Triliun
“Kerjasama ini merupakan inisiatif perseroan untuk memberikan nilai tambah bagi BPR yang ada di Indonesia, dimana digitalisasi merupakan sebuah kewajiban agar sebuah perusahaan bisa bersaing di era modern ini.” kata Aquarius dalam keterangan resminya, Selasa (7/3).
Aquarius mengatakan, pihaknya juga akan fokus pada BPR yang sudah memiliki izin penerbit kartu ATM atau memiliki peta jalan digitalisasi ke depan.
Baca juga: BPR Didorong Berikan Bunga Rendah bagi UMKM Guna Cegah Pinjaman Ilegal
“Secara teknologi BPR yang sudah memiliki izin kartu ATM lebih memiliki kesiapan teknologi dan infrastruktur yang baik. Di samping itu kami juga kami fokus kepada BPR yang memiliki roadmap digitalisasi untuk melayani nasabah.” kata Aquarius.
Lebih lanjut, kolaborasi ini turut membuka layanan bagi nasabah BPR untuk dapat melakukan transaksi di ATM jaringan GPN, yang saat ini tercatat lebih dari 81.727 mesin ATM yang terhubung di jaringan GPN.
Ke depan, Bank Mandiri berencana untuk terus melakukan ekspansi kerja sama dengan BPR/BPRS di Indonesia guna mendukung kebijakan regulator dalam layanan digitalisasi BPR/BPRS.
(Z-9)
Ada beberapa jenis bank yang memiliki peran dan karakteristik yang berbeda di Indonesia, berikut ini 7 jenisnya.
Sebelumnya BPR Syariah sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-3/D.03/2024.
LEMBAGA Penjamin Simpanan (LPS)mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum sebesar 4,25% dan 2,25% untuk simpanan valas. Bagaimana dengan BPR?
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan bakal ada bank perekonomian rakyat (BPR) yang akan bangkrut tahun ini.
Praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari transaksi janggal pendanaan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menguat.
Adanya dugaan aliran dana kampanye itu bersumber dari fasilitas pinjaman BPR di salah satu daerah Jawa Tengah yang mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara milik Prabowo.
OJK mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumber Artha Waru Agung yang beralamat di Jalan Raya Wadung Asri Nomor 70A, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
MENGAWALI perjalanan sebagai Bank Perekonomian Rakyat (BPR), KoinWorks Bank bertransformasi menjadi bank digital (BPR) di Indonesia yang semakin mudah diakses pengguna
Dana Pihak Ketiga (DPK) yang sudah terakumulasi di DepositoBPR by Komunal, yang mencapai Rp8 triliun.
OJK melakukannya melalui kerangka pengaturan, pengawasan, dan perizinan yang lebih terintegrasi
Roadmap tersebut merupakan landasan kebijakan untuk mewujudkan industri BPR dan BPRS yang berintegritas,
Masyarakat harus dapat melakukan Investasi Cerdas di Era 4.0.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved