Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
EKONOM senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengapresiasi kehadiran Undang Undang 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Sebab, beleid itu mencakup upaya-upaya antisipasi krisis yang berdampak buruk bagi perekonomian.
"Banyak perbaikan dalam kebijakan (di dalam UU P2SK). Karena memang nanti krisis itu akan terjadi makin lama makin pendek (rentang waktunya). Dengan adanya UU tersebut, akan bisa segera dilakukan hal-hal apabila dinyatakan krisis," jelasnya dalam diskusi bertajuk Tantangan Ekonomi di Tahun Pemilu, Kamis (2/3).
Muatan dari UU sapu jagat sektor keuangan itu, menurut Aviliani, merupakan pengembangan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perrpu) 1/2020 yang kemudian menjadi UU 2/2020.
Produk hukum buah kedaruratan itu dinilai berhasil menjaga stabilitas sistem keuangan dari malapetaka krisis akibat pandemi covid-19. Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja perbankan yang tetap stabil dan prospektif meski berada di tengah tekanan perekonomian.
"(Salah satunya) ada restrukturisasi yang membuat tadinya orang tidak bisa bayar (kredit) itu bisa diberikan jangka waktu. Lalu ada perbankan bermasalah dan waktu itu cepat diselesaikan," tutur Aviliani.
"Coba kalau ada tiga bank yang bermasalah dan tidak diselesaikan, mungkin kita akan masuk bukan hanya krisis karena pandemi, tapi krisis karena sektor keuangan," tambahnya.
Keberadaan UU P2SK, lanjut Aviliani, memungkinkan bagi pemerintah untuk melakukan respons kedaruratan tanpa harus melalui mekanisme prosedural. Alih-alih harus menyusun Perppu dan menunggu disahkan menjadi UU, pemerintah nantinya dapat langsung mengambil tindakan berlandaskan UU inisiatif DPR itu.
Hanya, makna krisis dalam UU P2SK perlu memiliki indikator kuat yang rasional. Jangan sampai, kata Aviliani, makna krisis itu nantinya disalahartikan dan disalahgunakan. "Nanti di KSSK harus memutuskan, yang dikatakan krisis itu yang seperti apa dan kapan memutuskan itu ada krisis," tandasnya. (OL-8)
Ketua DPR RI Puan Maharani menyuarakan agar MIKTA sebagai negara middle power untuk mendesak dilakukannya gencatan senjata permanen antara militer Israel dengan kelompok Hamas di Gaza,
"Ini tugasnya IPB. Urusan pangan ini serahkan ke IPB. Insyaalah rampung. Saya tunggu," kata Presiden.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan I 2023 tumbuh sebesar 5,03%, melampaui sebagian besar perkiraan analis pasar
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang telah mendorong reformasi lembaga keuangan internasional, mengecam sistem keuangan global yang sudah ketinggalan zaman.
SORE menjelang magrib, tak terlihat anak-anak berlari gembira bermain sepak bola di desa pesisir itu. Wajah para orangtua pun murung bersamaan dengan matahari tenggelam.
Di samping kondisi ekonomi dunia yang memperlihatkan tren negatif, tetapi industri franchise justru tetap tumbuh
MASYARAKAT Bali mengalami kekhawatiran yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim, terutama akan ketahanan pangan dan ketersediaan air.
Di tengah krisis iklim dan krisis pangan, peran petani milenial dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci penting bagi Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Perubahan iklim menjadi tantangan kita semua karena akan berdampak terhadap krisis pangan, krisis energi, dan krisis kehidupan bagi anak cucu kita.
Saat ini, sekitar 60 negara mengalami krisis pangan dan 900 juta penduduk dunia terdampak krisis pangan.
Di tengah ketegangan global terkait krisis pangan, Indonesia memperkuat langkahnya dalam meningkatkan produksi pangan dan mencari sumber daya alternatif yang berkelanjutan.
pemerintah harus membuat kebijakan terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di level daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved