Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBANYAK 45% pekerja Indonesia ternyata berada di desa, untuk itu BPJS Ketenagakerjaan menargetkan sebanyak mungkin perlindungan kepada pekerja yang berada di pedesaan dan kelurahan.
Untuk mewujudkannya, BPJS Ketenagakerjaan menggandeng Bhabinkamtibmas agar dapat menyasar langsung pekerja di desa yang pada umumnya termasuk dalam segmen pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah.
“Kami mulai fokus dari desa dan kelurahan, tiga pilar di desa itu adalah kepala desa, bhabinkamtibmas dan babinsa, nah untuk menggarap ini kita gerakan teman-teman kita agar kolaborasi dengan babin sehingga para pekerja informal di desa itu bisa segera terlindungi bpjs ketenagakerjaan,” ucap Zainudin, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan usai menghadiri kegiatan sosialisasi bersama dan peningkatan kemampuan bhabinkamtibmas di Jakarta, baru-baru ini.
Ia menambahkan BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan kerja sama dengan Kapolri yang salah satu wujudnya kerja samanya adalah bagaimana berkolaborasi dengan kordinmas yang khususnya bhabinkamtibmas.
Lebih jauh dirinya mengatakan, saat ini pekerja yang berada di desa sudah dapat terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menggunakan dana desa, dan kolaborasi ini akan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
Baca juga: Sepanjang 2022 BPJamsostek Palembang Cairkan Klaim Rp567,7 Miliar
Perlindungan untuk pekerja di desa saat ini juga sudah bisa dilakukan menggunakan dana desa, dikarenakan sudah ada aturan dari Permendagri, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Desanya, sudah ada aturan Menko PMK-nya.
"Nah sekarang peran kita bersama pak babin ini mudah-mudahan akan semakin akseleratif. Kita punya program 100 orang per desa,” jelas Zainudin.
Keberagaman dan jumlah pekerja yang berada di desa membuat BPJS Ketenagakerjaan harus mengambil langkah pendekatan khusus.
Tujuannya agar pekerja segmen informal akan dengan mudah memahami makna pentingnya jaminan sosial dan juga segera sadar untuk mendaftarkan dirinya menjadi peserta, pendekatan tersebut bernama kampanye “Kerja Keras Bebas Cemas”.
Sementara itu saat sosialisasi turut hadir Kasubdit Bhabinkamtibmas Ditbinmas Korbinmas Baharkam Polri, Kombes Pol. Tatar Nugroho, Tutor Utama Lemdiklat Polri, Kombes Pol Herawati Supristyaning Hartanti serta Kasibinev Subdit Bhabinkamtibmas Ditbintibmas Korbinmas Baharkam Polri, AKBP Widya Budhi Hartati.
Selain sosialisasi program jaminan sosial dan juga simbolis penyerahan santunan kepada pekerja dengan profesi satpam, kegiatan ini juga dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan bagi 16 ribu bhabinkamtibmas dari seluruh penjuru Tanah Air.
Materi atau keterampilan yang disampaikan adalah materi-materi yang diperlukan bhabinkamtibmas dalam menjalankan fungsinya di masyarakat, antara lain door to door system, deteksi dini, problem solving dan komunikasi efektif serta negosiasi.
Tatar Nugroho mengatakan bhabinkamtibmas siap membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja, khususnya pekerja yang berada di desa.
“Jadi bhabinkamtibmas ini salah satu tugasnya adalah melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah, contohnya misalnya Covid kemarin, pendampingan BLT, program BPJS Ketenagakerjaan ini salah satu yang nanti kami dukung," jelasnya.
"Jadi peran bhabinkamtibmas ini perannya adalah mendukung pelaksanaan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di wilayah. Jadi nanti babin akan berkoordinasi dengan babinsa dan kepala desa,” pungas Tatar.
Sementara itu, dalam keterangan pers, Selasa (21/2), Chairul Arianto selaku Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Gambir menambahkan kerja sama tersebut mengimbau kepada lembaga maupun masyarakat yang belum terlindungi dari manfaat program BPJS Ketenagakerjaan untuk segera mendaftarkannya dirinya.
"Masyarakat pekerja di sekitarnya agar tercipta universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan," ucap Chairul.
"BPJAMSOSTEK Jakarta Gambir juga menyampaikan informasi bahwa peserta dapat mengajukan klaim JHT secara online melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) atau dapat dilakukan juga dengan mengakses website www.bpjsketenagakerjaan.go.id," katanya.
"Juga dapat menerima layanan informasi melalui Call Center 175 terkait program dan manfaat BPJAMSOSTEK," tambah Chairul. (RO/OL-09)
Kepala Satuan Tugas (Kastgas) Pemberantasan Perjudian Online Hadi Tjahjanto mengungkapkan, adanya praktik jual beli rekening di wilayah perkampungan
KAPOLDA Lampung Irjen Helmy Santika mengajak msyarakat untuk meningkatkan giat kemanan keliling (siskamling).
Kapolsek Tampan Kompol Asep Rahmat SH SIK MM mengajak masyarakat memelihara kamtibmas menjelang pemilu dan menolak segala berita hoaks serta ujaran kebencian berbau SARA.
DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah jumlah kamera pengawas atau CCTV di area rawan tindak kriminal dan kecelakaan lalu lintas.
Kapolri mengingatkan jajarannya tentang arahan dari Presiden RI Joko Widodo kepada seluruh anggota Polri bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap Polri.
Sigit mengingatkan jajarannya untuk menjalankan tugas dengan profesional dan menghindari perbuatan yang berpotensi merusak citra Korps Bhayangkara
Perlu kerja pentahelix dan sinergi kolaborasi untuk membangun komitmen yang kuat dalam penanganan dan pencegahan stunting. Termasuk dukungan regulasi
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
BPJS Ketenagakerjaan dan Kemendes PDTT menjalin kerja sama untuk memberikan proteksi bagi warga desa dari risiko sosial dan ekonomi.
Jaringan Listrik Pedesaan seiring dengan Pertumbuhan Rasio Elektrifikasi (RE) PLN di Provinsi Jawa Barat dari 99% pada 2019 menjadi 99,99% hingga semester 1 2024.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel mengungkapkan 316 desa di Kalimantan Selatan masih blank spot dan ditargetkan 2026 masalah ini dapat diselesaikan.
Pembelajaran berbasis digital dalam penguatan kapasitas Aparatur Desa melibatkan banyak pihak, termasuk Kemendagri,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved