Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT ekonomi Universitas Indonesia Fithra Faisal menilai kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto layak diapresiasi karena telah berhasil membawa ekonomi Indonesia tumbuh positif 5,31% (year on year/yoy), sepanjang 2022 dan tertinggi sejak 2013.
BPS mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 mencapai 5,56 persen. Sejak itu, laju pertumbuhan melambat dan kali ini kembali menguat setelah pada 2020 sempat kontraksi 2,07 persen.
“Oiya jelas dong harus diapresiasi, karena ini akan melihat efektivitas pemerintah ketika dia menangani masa-masa sulit, yang jelas kita berhasil masa sulit ini dari masa pandemi 2020 ini kita menjadi pertumbuhan ekonomi sangat solid defisit masih terkelola dengan baik. Malahan defisit di bawah 3% itu sesuatu yang sangat baik,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Selasa (7/2).
Direktur Eksekutif Next Policy ini menjelaskan beberapa kebijakan yang dikeluarkan Airlangga yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, di antaranya pemberian stimulus fiskal berupa insentif di berbagai bidang industri dan kebijakan ekspor-impor.
“Pertama, harus diciptakan insentif sebagai bantalan bagi industri. Bagaimana industri itu input produksinya harus terjaga supaya tidak langka," kata Fithra.
Baca juga: Ekonomi Indonesia Diprediksi Tetap Tumbuh Kuat di Tahun Politik
"Nah, kemarin itu kita banyak yang ekspor ke luar negeri. Nah ini harus dijaga, karena ketika diekspor nanti akan langka. Evaluasi kami menunjukan, karena industri kita masih belum optimal makanya kita masih ada kelebihan input produksi," paparnya.
"Tapi pada saatnya industri kita sudah naik maka yang terjadi adalah kita akan membutuhkan input produksi itu. Tapi ketika itu banyak yang diekspor maka ada tekanan dari sisi suplai, supply side. Nah ini yang harus dijaga juga,” jelasnya.
Meskipun saat ini ekonomi kita tumbuh positif, Fithra menganjurkan agar pemerintah tetap wasapada dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
Setidaknya ada tiga catatan yang diberikan Fithra agar ekonomi kita tetap positif. Pertama, harus mengantisipasi terhadap tekanan-tekanan yang ada dengan menjaga input produksi.
“Bagaimanapun solusi dengan disrupsi value chain ini itu pasti akan berdampak kepada RI sooner or later,” ujarnya.
Kedua, menurutnya insentif industri sebagai bantalan perlu dilanjutkan.
“Atau setidaknya kalau tidak sebagai bantalan sekarang untuk kemudian mengakselerasi pertumbuhan industrial,” katanya.
“Ketiga menjaga kelompok yang rentan, krane ketika ada gejolak yang paling parah kena dampak adalah yang paling rentan. Berdasarkan kategori World Bank, 120 juta itu ternyata aspiring middle class," ucap Fithra.
"Itu yang artinya 120 juta ini ketika ada gejolak itu rentan miskin. Itu kan harus dijaga agar kebijakan-kebijakan yang sifatnya bantalan industri bantalan sosial itu harus disiapkan dari sekarang,” pungkasnya. (RO/OL-09)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perekonomian digital Indonesia terus berkembang dan akan berkontribusi besar bagi perekonomian dalam negeri.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut program makan siang bergizi gratis di pemerintahan Prabowo-Gibran belum tentu memakai susu.
Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat terbatas (ratas) bersama menteri-menteri kabinet Indonesia Maju, pada Selasa (30/7).
PEMERINTAH berupaya untuk menarik investasi masuk ke sektor padat karya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 masih bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi dalam negeri.
Pro dan kontra juga akan terjadi dikalangan internal sendiri dimana sebagian dari pemuda-pemuda ormas ini yang masuk serta aktif di lembaga non pemerintah dibidang lingkungan.
Dengan hasil praperadilan PS ini konsekuensi yang diterima adalah harus adanyanya audit investigasi pada penyidikan maupun oknum Polres Cirebon maupun Polda Jabar yang terlibat dan atasannya
Meskipun pembubaran BUMN dapat jadi solusi akhir untuk menghentikan kebocoran keuangan negara dan mengalihkan sumber daya ke sektor yang lebih produktif, tetap harus dilakukan hati-hati.
Masyarakat yang memiliki dana lebih untuk tetap melakukan investasi menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Ujang juga menyinggung bahwa PPP salah berstrategi saat memberikan dukungan pada Pemilu Presiden 2024. Diketahui, PPP mendukung pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Ide di balik DTKS adalah profil penduduk Indonesia yang berada dalam standar ekonomi 40% terendah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved