Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH mengalokasikan anggaran sebesar Rp219 miliar untuk mendukung proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun ini.
Anggaran negara tersebut masuk dalam penggarapan proyek dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Kami menganggarkan dukungan pemerintah untuk KPBU di IKN sebesar Rp219 miliar pada tahun ini," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Suminto dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (7/2).
Baca juga: Hingga Saat Ini, Ada 142 Investor Tertarik Berinvestasi di IKN Nusantara
Adapun rincian penggunaan dana tersebut, yakni Rp49 miliar untuk fasilitas penyiapan proyek (project development facility/PDF) pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) atau pemindahtanganan BMN dalam rangka IKN. Tahapan proyek ini sudah ada di penyiapan dokumen perjanjian.
Sedangkan dana sebesar Rp170 miliar sisanya, digunakan sebagai fasilitas pendukung penerapan skema pendanaan untuk proyek Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Suminto menyebut saat ini sedang dalam tahap penyiapan dokumen perjanjian.
Baca juga: Alokasi Penarikan Utang Rp696 Triliun, Kemenkeu: Didominasi Penerbitan SBN
Proyek pendukung pendanaan itu meliputi fasilitas pengembangan proyek empat rumah susun, yang diprakarsai oleh badan usaha. Keempat rusun tersebut yakni, Rusun ASN di Precinct Core oleh Korea Land Housing.
Lalu, Rusun ASN di North Government Wilayah Proyek (WP) 1A KIPP IKN oleh Summarecon, Rusun Hankam di WP 1A dan Rusun ASN di WP 1B oleh CCFG-RBN, dan Rusun ASN di Pemerintahan Barat WP 1A oleh Nindya Karya.
Adapun keempat proyek rusun tersebut masih dalam proses penyiapan persyaratan pengajuan permohonan PDF di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.(OL-11)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
PTN di bawah Kemendikbud-Ristek mengerahkan tenaga mencari uang dari mahasiswa sehingga uang kuliah mahal. Sementara itu, PTN di bawah kementerian lain tinggal terima dana APBN.
Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang telah dijalankan Perpusnas, sangat membantu masyarakat di daerah terutama selama pandemi covid-19.
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Jakarta akan jadi pusat komersial dan finansial global pasca pemindahan ibu kota
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
Dampak sosial kemasyarakatan imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. I
Persoalan lahan hingga pendanaan untuk pembangunan IKN akan segera dibereskan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved