Pengusaha Mulai Manfaatkan Tax Amnesty

PARA pengusaha komit memanfaatkan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) kendati sejumlah pihak mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Demikian penegasan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani di Kantor Kementerian Keuangan, kemarin.

"Kami pasti manfaatkan secepatnya. Semua keraguan pemilik modal telah dirumuskan bersama pemerintah untuk menghindari dispute. Selain obligasi dan saham, dana bisa juga langsung ditujukan ke perusahaan. Pokoknya, bisa dimonitor dan dikunci 3 tahun tidak keluar Indonesia," kata Hariyadi.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sofyan Wanandi, menambahkan pemerintah telah menjaring masukan dari dunia usaha, perbankan, pasar modal, dan konsultan pajak.

"Kami pikir dunia lagi susah, kenapa kita nggak mencoba repatriasi (dana) ke Indonesia. Pengampunan pajak mampu menarik duit milik WNI di luar negeri sekitar Rp2.000 triliun," ujar Sofjan.

Pemerintah berkeyakinan gu-gatan uji materi UU Tax Amnesty tidak menyurutkan niat pengusaha berpartisipasi dalam prog-ram tersebut.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berharap semua pihak mengedepankan kepentingan negara, bukan hanya kepentingan pribadi, golongan, apalagi asing.

"Kami segera menerbitkan aturan turunan tax amnesty berupa peraturan menteri pekan ini yang mengatur berbagai instrumen dan prosedur pelaksanaan. Segera jalan setelah peraturan menteri keuangan selesai," ungkap Bambang.

Senada dengan Bambang, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menyilakan pihak-pihak yang hendak mengajukan gugatan uji materi UU Tax Amnesty ke MK.

"Ya, nggak apa-apa. Kita negara demokrasi, silakan gugat. Hanya begini, (pihak) yang menggugat harus paham juga SPT pajak mereka sudah benar apa tidak? Sudah jujur apa tidak? Sudahlah saya begitu saja."

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menambahkan gugatan uji materi UU Tax Amnesty tidak perlu dikhawatirkan.

Sejak resmi diundangkan, UU Tax Amnesty beroleh respons positif dari pemilik modal.

"Aliran dana masuk ke Indonesia sampai 24 Juni mencapai Rp97 triliun. Jauh lebih besar jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu sebesar Rp57 triliun."