Menteri PPN/Bappenas Dukung Uji Kompetensi Jasa Konsultasi

MENTERI PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan, peran konsultan nasional dalam pembangunan di Indonesia sangat besar. Karenanya, pemerintah (PPN/Bappenas) sangat mendukung adanya kompetensi jasa konsultasi, baik dibidang konstruksi ataupun non konstruksi agar konsultan di Indonesia memiliki kemampuan daya saing, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

"Hingga saat ini, kami terus memantau draft dari Peraturan Presiden tentang peningkatan daya saing jasa konsultasi yang saat ini sudah berada di Setneg untuk segera diterbitkan," kata Menteri Suharso Monoarfa saat menerima kunjungan Ketua Umum DPN INKINDO, Erie Haryadi dan para pengurus BPN INKINDO masa bakti 2022-2026, di Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Dalam kesempatan itu, Erie Heriyadi menjelaskan bahwa INKINDO merupakan asosiasi badan usaha jasa konsultansi yang telah banyak berperan dalam mendukung pembangunan di Indonesia, serta berkontribusi dalam memberikan masukan dalam penyusunan Regulasi Pemerintah. Karenanya,  INKINDO berharap dapat terus dilibatkan untuk menjadi mitra strategis Pemerintah.

Jasa konsultansi, jelas Erie, secara umum terbagi menjadi dua rumpun, yaitu rumpun konstruksi dan non-konstruksi. Rumpun konstruksi sudah memiliki regulasi yang jelas dan telah memiliki kementerian pembina, yaitu Kementerian PUPR. Sementara untuk rumpun non-konstruksi belum memiliki regulasi yang jelas serta belum memiliki secara tegas kementerian pembina. Karenanya, INKINDO mengharapkan ada satu payung hukum yang diterbitkan untuk mengatur jasa non-konstruksi, sekaligus memiliki kementerian pembina.

Hal ini, kata Erie, guna meningkatkan pengembangan peran Jasa Konsultansi guna meningkatkan daya saing. Untuk mewujudkan hal tersebut, DPN INKINDO bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas mendorong terbitnya regulasi jasa konsultansi non-konstruksi.

"Pada kesempatan ini, Menteri PPN/Bappenas juga mendukung penyelenggaraan kegiatan Rakernas INKINDO 2023 dan kami juga mengharapkan acara Rakernas tersebut dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Dan hal ini disambut baik oleh pak Menteri Suharso Monoarfa,"kata Erie.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan Dr. Alex Oxtavianus, M.Si, Sekjen INKINDO Imam Hartawan, Bendahara Umum DPN INKINDO Andrian Tejakusuma, Ir. Ronald Sihombing Hutasoit, M.Si, WKU Bidang Pranata Usaha Dr. Ir. Adi Prawito, M.M., M.T, WKU Bidang Pengkajian dan Perencanaan Strategis.

Dijelaskan Erie, Kementerian PPN/Bappenas telah menjalankan perannya dalam hal pembinaan di bidang Jasa Non-Konstruksi. Kementerian PPN/Bappenas dapat mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh potensi SDM konsultan secara nasional dalam berbagai bidang.

Terkait perkembangan Rancangan Perpres tentang peningkatan daya saing jasa konsultansi, Erie menjelaskan bahwa saat ini sudah diserahkan oleh Kementerian PPN/Bappenas kepada Sekretariat Negara untuk selanjutnya menunggu proses persetujuan Perpres dari Presiden.

Untuk itu, jelasnya, INKINDO berharap Perpres ini dapat segera terbit guna memperkuat peran jasa konsultansi dalam mendukung pembangunan nasional. Bilamana Perpres terkait peningkatan daya saing jasa konsultansi ini terbit, maka diharapkan INKINDO dapat dilibatkan dalam menyusun aturan turunan dari Perpres tersebut, sekaligus terlibat dalam Pokja bersama dengan Kementerian PPN/ bappenas.

"Kami mengharapkan Kementerian PPN/Bappenas dapat terus mendukung kemajuan Jasa Konsultansi ke depannya," ujar Erie. (OL-13)