UU Pengampunan Pajak Bukan Bentuk Pelegalan Money Loundering

WAKIL Ketua Komisi XI DPR Hafisz Tohir menyatrakan telah memperkirakan UU Tax Amnesty bakal digugat ke MK. Namun, diberlakukannya UU tersebut jangan dipandang sebagai bentuk upaya melegalkan praktek pencucian uang.

"Begitu masa berlaku UU selesai, maka mereka tak dapat fasilitas lagi. Bukan tidak mungkin pemerintah akan bertindak lebih represif kepada para pengemplang pajak dan pengusaha yang sengaja menyembunyikan dana di luar negeri," ujarnya di Jakarta, Minggu (10/7).

UU Tax Amnesty disahkan DPR RI, Selasa (28/6) lalu. UU ini tinggal menunggu diberi nomor sebelum ditandatangani Presiden Jokowi. Dengan diberlakukannya UU Tax Amnesty, wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya dan beritikad baik melaporkan pajaknya diberikan pengampunan dengan tidak dipidana dan tidak didenda.

Pengemplang pajak dari usaha kecil menengah yang mengungkapkan harta hingga Rp10 miliar dikenai tarif tebusan sebesar 0,5% sedangkan yang mengungkap lebih dari Rp10 miliar dikenai tebusan 2%.

Mereka yang merepatriasi asetnya di luar negeri akan diberikan tarif tebusan sebesar 2% untuk Juli-September 2016, 3% untuk periode Oktober-Desember 2016, dan 5% untuk periode 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017. Pemerintah menargetkan pendapatan Rp165 triliun dari pemberlakuan UU Tax Amnesty. (OL-2)