OIKN: 11 LOI dari Malaysia Bukti Minat Investor Tinggi

OTORITA Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyambut baik letter of intent (LOI) 11 perusahaan Malaysia untuk berinvestasi di IKN. LOI dari perusahaan Malaysia tersebut menunjukkan dan menjadi bukti nyata bahwa minat investasi luar negeri terhadap pembangunan IKN tinggi.

"Kami akan segera menindaklanjuti LOI tersebut dan berharap sejumlah investasi lain akan segera masuk," ujar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangan tertulis, Kamis (12/1). Setelah menerima LOI, tahap berikutnya OIKN akan memberikan jawaban formal dengan melampirkan beberapa dokumen, salah satunya Surat Perjanjian Kerahasiaan (Non-disclosure Agreement/NDA). Setelah NDA ditandatangani, OIKN akan memberikan data pendukung dan data teknis kepada calon investor.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyaksikan serah terima 11 LOI investor Malaysia untuk membangun IKN pada Senin (9/1) di Istana Kepresidenan Bogor. LOI tersebut diserahkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Internasional Malaysia Teungku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz kepada Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Masuknya 11 LOI dari Malaysia berarti hingga hari ini sudah ada 71 investor yang telah menyerahkan LOI. Tiga di antaranya sudah mendapatkan Surat Izin Prakasa Proyek (SIPP) dari pemerintah. "Investor yang berminat ada 100 lebih tetapi yang telah mengirimkan LOI sudah ada 71 perusahan yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri dengan komposisi investor dalam negeri masih lebih banyak daripada yang dari luar negeri," ujar Bambang.

Sebelas investor dari Malaysia tersebut berminat menanamkan modalnya di berbagai sektor, antara lain pengelolaan sampah (waste managemen), infrastruktur telekomunikasi, properti, jalan raya, layanan kesehatan dan farmasi, energi terbarukan, hingga ke platform e-commerce. Hal ini menandakan perkembangan minat invstasi swasta di IKN cukup signifikan.

Menurut Bambang, saat ini sektor infrastruktur dan utilitas yang paling banyak diminati oleh investor. Setelah itu, mixed used dan komersial, perumahan, jasa konsultan, kesehatan, perkantoran swasta dan BUMN, perkantoran pemerintah, serta teknologi. "Kami yakin infrastruktur di IKN yang menjadi fokus pada 2023 dapat berjalan sesuai rencana atau bahkan lebih cepat," ujar Bambang. 

Bambang juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras untuk mendatangkan investor ke IKN karena sesuai komitmen pemerintah yang tidak mau membebankan APBN dalam pembangunan IKN. "IKN sangat penting untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Bahkan tak hanya Indonesia yang akan merasakan dampak ekonomi dari IKN, Malaysia juga sebagaimana yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia," tutup Bambang. (OL-14)