Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyatakan bahwa ada 71 perusahaan yang telah menyerahkan letter of intent (LOI) atau surat pernyataan minat berinvestasi di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.
Lebih lanjut, dia menjelaskan tiga investor di antaranya sudah mendapatkan Surat Izin Prakasa Proyek (SIPP) dari pemerintah.
”Investor yang berminat ada 100 lebih, tapi yang telah mengirimkan LOI ada 71 perusahan dari luar negeri dan dalam negeri," ungkap Bambang dalam keterangannya, Kamis (12/1).
Baca juga: PM Malaysia: Kami Punya Kepentingan di IKN
Komposisi investor IKN dalam negeri masih lebih banyak daripada yang investor asing. Terbaru, pemerintah Indonesia menerima 11 LOI dari Malaysia. Hal ini disaksikan langsung Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Senin (9/1) lalu.
Belasan investor asal Negeri Jiran berminat menanamkan modalnya di berbagai sektor. Rinciannya, yakni pengelolaan sampah (waste managemen), infrastruktur telekomunikasi, properti, jalan raya, layanan kesehatan, farmasi, energi terbarukan, hingga ke platform e-commerce.
Adapun sebelas perusahaan Malaysia ialah Aliance MEP, Berjaya, Boustead Properties, Carsome, HCM Engineering, i2 Energy, Olympic Cable, Pharmaniaga, Reneuco, Success Electronics & Transformer Manufacturer, serta Tenaga Nasional.
Pada Sosialisasi Awal Peluang Investasi di IKN (Pre-Market Sounding) dari lahan yang ditawarkan sebesar 38 hektare, permintaan lahan dari calon investor (berdasar LOI) mencapai 965 hektare atau 25 kali lipat.
Baca juga: Menteri Bahlil: IKN Bak Perempuan Cantik Tanpa Bersolek
Kemudian, pada Market Sounding bersama Presiden Joko Widodo pada 18 Oktober 2022, hasilnya hingga Januari 2023 permintaan lahan mencapai 1.793 hektare atau 44 kali lipat.
Menurut Bambang, sektor infrastruktur dan utilitas paling banyak diminati investor. Setelahnya, mixed used dan komersial, perumahan, jasa konsultan, kesehatan, perkantoran swasta dan BUMN, perkantoran pemerintah, serta teknoolgi.
”Kami yakin infrastruktur di IKN yang menjadi fokus di 2023 dapat berjalan sesuai rencana atau bahkan lebih cepat,” tuturnya.(OL-11)
Penguatan sislognas dapat dicapai di antaranya melalui program penguatan ekosistem logistik nasional, program penguatan infrastruktur dan konektivitas.
Pelaksana Tugas (Plt) Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, melaporkan perkembangan proyek pembangunan IKN kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)
PT Waskita Karya mengungkapkan pembangunan Bendungan Jlantah dan Jragung di Jawa Tengah mencapai 86,09%.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyebut pemerintah harus realistis dalam mencanangkan target Indonesia Maju 2045.
Menjelang usia perusahaan yang ke-33, PT Surveyor Indonesia mengukuhkan komitmen untuk mengambil peran dalam upaya menjaga pertumbuhan nasional.
The Strong Minor Project menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama Connect 2 adalah memperluas jaringan dan koneksi peserta dengan individu dan komunitas dari berbagai negara.
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved