Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 53 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari total 69 NIK sudah terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) per tanggal 8 Januari 2023.
"Saat ini sudah terintegrasi sekitar 53 juta wajib pajak. Ini terus kami coba dorong agar para wajib pajak dapat memutakhirkan NIK dan NPWP mereka agar dapat terintegrasi," kata Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam acara Media Briefing di Jakarta, Selasa (10/1).
Ia mengatakan, pemadanan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi bisa dilakukan melalui portal DJPOnline pada situs pajak.go.id
Adapun latar belakang dari penggunan NIK sebagai NPWP di antaranya adalah Implementasi amanah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 termasuk Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022, kemudian kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses dan menerima layanan perpajakan.
Selanjutnya untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dalam mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi termasuk administrasi perpajakan, serta memberikan kesetaraan sekaligus mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.
Baca juga: DPR Ingatkan DJP Edukasi Masif Pengintegrasian NIK-NPWP di Masyarakat
Suryo melanjutkan, NIK merupakan bagian dari sisi administratif pada saat mengelola sistem administrasi perpajakan, sehingga dengan terintegrasinya NPWP maka sistem informasi yang lain akan saling menyambung dan mencocokan agar pelayanan tersebut bisa lebih sederhana.
"Kami mencoba untuk terus melakukan konfirmasi dan validasi serta pemadanan antara NIK dengan NPWP bersama Kementerian Dalam Negeri untuk mencocokan data dan informasi terkait dengan identitas wajib pajak orang pribadi dengan data yang ada di kementerian dalam negeri," ujarnya.
Suryo juga berharap agar para wajib pajak dapat memutakhirkan data dan informasi yang terdapat dalam sistem dengan meng-update bukan hanya NIK, melainkan seperti usia, tempat tinggal, pekerjaan, dan lain-lain.(OL-5)
Program Studi Manajemen Pajak UKI melayani warga UKI dan masyarakat terkait pemenuhan kewajiban perpajakan melalui pemadanan NIK dengan NPWP.
Disdukcapil pastikan program penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) tidak mempengaruhi data pemilih pada Pilkada Jakarta
TANGGAL30 Juni 2024 akan menjadi batas akhir dari proses pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang diharuskan oleh pemerintah.
PEMERINTAH akan terus memperbaiki data hingga penyaluran bantuan sosial untuk menekan kesalahan. Penggunaan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) juga akan diperkuat
PEMILIK rumah di DKI Jakarta senilai di bawah Rp2 miliar harus memutakhirkan nomor induk kependudukan (NIK) bila ingin mendapatkan pembebasan 100% PBB P2.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merubah aturan pembebasan pajak bumi bangunan (PBB) bagi hunian dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved