Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SINYALEMEN Bank Dunia dan lembaga-lembaga keuangan internasional bahwa 2023 akan menghadapi ancaman resesi global, sudah mulai bisa dirasakan saat ini oleh para pengusaha dan para pekerja. Pengusaha mengalami penurunan omset dan produksi. Sementara pekerja mulai banyak yang di-PHK dan dirumahkan.
“Akhir-akhir ini kita mendengar pendapat Bank Dunia dan lembaga-lembaga keuangan asing terkait kondisi ekonomi global tahun 2023 nanti diperkirakan akan suram dan bisa terjadi resesi global. Resesi jadi awan gelap dalam perekonomian setiap negara," kata Dewi Asmara, Anggota Komisi IX DPR RI dalam pertemuan dengan Pemda Kabupaten Bogor, pengusaha, dan pekerja di Kantor Bupati Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/11).
Saat yang sama pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina belum berakhir. Ini kian memperparah kondisi ekonomi, bukan hanya negara maju, namun juga berdampak pada semua negara termasuk Indonesia.
Dewi melanjutkan, saat ini, terlihat banyak perusahaan yang melakukan pengurangan pekerja, baik PHK, tidak memperpanjang kontrak, dan pengakhiran PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu), terutama di sektor tekstil, manufaktur, akomodasi dan restoran, dan sektor lainnya.
Baca juga : Peran Strategis Direktur Keuangan bagi Perusahaan
“Pengurangan pekerja ini didominasi sektor tekstil diikuti sektor manufaktur. Ini disebabkan sinyalemen penurunan omset perusahaan dengan penurunan permintaan yang mencapai hingga 50 persen. Perusahaan mengurangi operasional perusahaan dan produksi. Penurunan ini tentu berdampak pada sektor ketenagakerjaan, yaitu pengurangan hari kerja hingga jumlah pekerja,’ imbuh politisi Partai Golkar tersebut.
Data Kemenaker per September lalu, lanjut Dewi, ada 10 ribu pekerja yang di-PHK. Sementara catatan APINDO pengurangan pekerja khusus di Jawa Barat saja per Oktober hampir 80 ribu.
Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan pengurangan pekerja terbesar, diikuti Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Subang. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat. Terlebih lagi banyak perusahaan yang belum masuk dalam asosiasi APINDO. (RO/OL-7)
Presiden Joko Widodo menyambut baik rilis Badan Psuat Statistik terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama 2024. Menurutnya, angka 5,11% adalah hasil yang baik.
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program-program pembangunan.
Optimisme juga didasari dari Bank Indonesia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 akan meningkat dalam kisaran 4,7%-5,5%.
Data resmi bulanan pada Rabu (13/3) menunjukkan produk domestik bruto tumbuh 0,2% menyusul penurunan tipis 0,1% pada bulan Desember
Inflasi Jepang melambat kurang dari yang diharapkan menjadi dua persen pada Januari. Ini mencapai target bank sentral.
EKONOM Poltak Hotradero mengatakan hampir setengah dari keranjang belanja masyarakat Indonesia adalah makanan dan bahan pangan. Jadi kalau harga bahan pangan naik, mengurangi daya beli
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat, mengatakan angka PHK yang terjadi tiga kali lipat lebih besar dari data Kementerian Ketenagakerjaan, yakni 80 ribu orang.
MENTERI Investasi Bahlil Lahadalia mengakui terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri tekstil. Hal itu dipicu karena adanya relokasi usaha dari Jawa Barat ke daerah lain
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PKB, Jazilul Fawaid, mengungkapkan Mukernas PKB menghasilkan dua rekomendasi, yakni internal dan eksternal.
UNILEVER berencana mengurangi sepertiga dari karyawannya di Eropa pada akhir 2025. Hal ini terjadi setelah diumumkan pada Maret bahwa raksasa barang konsumen tersebut akan memangkas biaya.
PEMERINTAH diminta fokus menyelesaikan permasalahan utama yang menjadi penyebab PHK dan penutupan pabrik.
DAMPAK Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 menyebabkan 11 ribu buruh dari industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terkena PHK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved